G20 untuk Mengatasi Krisis Pangan Dunia

Ilustrasi G20 (Sariagri/Antara)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Jumat, 1 Juli 2022 | 23:00 WIB

Sariagri - Dalam sepekan di akhir Juni 2022, Presiden Joko Widodo sibuk menjalani lawatan ke beberapa negara di Eropa dan Uni Emirat Arab untuk bertemu sejumlah pemimpin negara anggota G7 dan G20, termasuk negara yang tengah berkonflik Rusia dan Ukraina.

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G7 di Jerman diselingi dengan pertemuan bilateral bersama sejumlah pemimpin negara yang membahas beberapa topik. Dalam setiap pertemuan bilateral tersebut, Presiden Joko Widodo tak sedikit membahas mengenai Presidensi G20 di Indonesia.

Hal yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia pada negara-negara G7 dan G20 adalah menyerukan untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrem.

Dalam lawatan kerja tersebut, Presiden RI juga berkunjung ke wilayah konflik di Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan mengunjungi Rusia untuk menemui Presiden Rusia Vladmir Putin. Presiden Joko Widodo membawa misi perdamaian dengan kerelaannya menjadi jembatan komunikasi bagi kedua negara yang berkonflik.

Tujuan kunjungan Presiden Joko Widodo ke dua negara yang berkonflik tersebut adalah perdamaian kedua negara yang juga turut menjamin rantai pasok pangan, pupuk, dan energi dapat segera diperbaiki. Di mana negara Ukraina dan Rusia adalah negara yang berpengaruh penting terhadap rantai pasok pangan dunia. Dengan begitu, satu simpul masalah dari krisis pangan dan krisis energi di dunia bisa diurai.

Rangkaian Presidensi G20 di Indonesia yang telah dimulai pada Desember 2021 dan akan diakhiri dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022 di Bali. Tiga topik utama dalam pembahasan Presidensi G20 yaitu Sistem Kesehatan Dunia, Transformasi Ekonomi dan Digital, serta Transisi Energi.

Salah satu Kelompok Kerja dalam Presidensi G20 adalah Kelompok Kerja Bidang Pertanian. Dalam Kelompok Kerja Bidang Pertanian Presidensi G20 atau Agriculture Working Group (AWG), tiga isu prioritas yang dibahas adalah membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan, mempromosikan perdagangan pangan yang terbuka adil dapat diprediksi dan transparan, serta mendorong bisnis pertanian yang inovatif melalui pertanian digital untuk memperbaiki kehidupan pertanian di wilayah pedesaan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan diperlukan komitmen tiap negara anggota G20 untuk memastikan keseimbangan pasokan pangan dan perdagangan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan global.

"Kami berharap para menteri pertanian di negara G20 dapat menyepakati komitmen bersama untuk memastikan keseimbangan jaminan pasokan pangan nasional dari sumber produksi pertanian dalam negeri. Dan jaminan kelancaran perdagangan pangan dan pertanian lintas batas negara untuk menjamin kecukupan pangan bagi kita semua," kata Syahrul Yasin Limpo.

Krisis pangan yang terjadi saat ini, ditandai dengan meningkatnya hampir semua harga komoditas pangan secara global, akan berdampak pada keterbatasan akses kelompok masyarakat miskin yang akan berujung pada kelaparan.

Krisis pangan tidak terjadi begitu saja seperti yang dirasakan sekarang ini, namun merupakan gabungan dari peristiwa yang terjadi secara global dan berdampak pada sistem pangan.

Perubahan iklim adalah salah satu isu utama yang sangat berdampak dan memengaruhi produksi serta ketahanan pangan dunia. Kebakaran hutan yang terjadi di Australia berdampak pada produksi daging mengingat negara tersebut salah satu produsen daging terbesar dunia.

Kekeringan yang terjadi di Amerika Selatan seperti Brasil, Argentina, dan Paraguay sebagai produsen 50 persen kedelai dunia menyebabkan turunnya produksi kedelai dunia yang sempat berdampak pada produksi tahu dan tempe di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, curah hujan yang masih tinggi atau di atas normal di pertengahan tahun berdampak pada produksi hortikultura seperti cabai dan bawang yang menyebabkan harga melambung tinggi.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 dan berdampak pada sistem logistik dunia pada 2020 hingga 2021 semakin menambah mahal harga komoditas pangan dikarenakan ongkos kirim skala internasional yang meningkat.

Meningkatnya harga gas alam turut menyumbang kenaikan harga pangan dikarenakan gas sebagai salah satu bahan baku pupuk turut meningkatkan harga pupuk secara global. Ditambah lagi konflik yang terjadi di Ukraina dan Rusia, sebagai negara produsen gandum terbesar dunia dan produsen pupuk yang semakin mempengaruhi harga komoditas pangan dan pupuk.

Belum lagi kebijakan sejumlah negara yang menyetop ekspor beberapa komoditas penting untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya terlebih dahulu, kebijakan tersebut turut menyumbang kenaikan harga komoditas pangan dunia.

Oleh karena itu tak salah apabila Presiden Joko Widodo menyerukan negara G7 dan G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan.

"Ada 323 juta orang di tahun 2022 ini, menurut World Food Programme, terancam menghadapi kerawanan pangan akut. G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk atasi krisis pangan ini," kata Presiden.

Presiden meminta negara-negara harus segera bertindak cepat mencari solusi konkret untuk meningkatkan produksi pangan, dan menormalkan kembali rantai pasok pangan dan pupuk global.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga mengatakan bahwa negara-negara anggota G20 harus bersepakat untuk tidak menerapkan kebijakan proteksi komoditas pangan guna mencegah krisis pangan global semakin parah.

Baca Juga: G20 untuk Mengatasi Krisis Pangan Dunia
Jokowi-Putin Bakal Bertemu di Rusia, Ini Agenda yang Akan Dibahas

Negara-negara G20 juga dinilai perlu untuk segera melakukan realisasi pendanaan pada peningkatan produksi pangan dengan pemberian subsidi pupuk, pendampingan petani, dan menjaga harga jual panen tetap stabil, serta meningkatkan penyaluran pinjaman ke sektor pertanian khususnya petani dengan luas lahan di bawah 2 hektar.

"Negara G20 perlu bersepakat untuk tidak lakukan proteksionisme pangan dan membuka diri bagi kerja sama pangan terutama dengan negara miskin," katanya.

Video Terkait