Pencabutan Subsidi Minyak Goreng, Pedagang Warteg: Kami Protes Keras

Ilustrasi makan di warteg. (Unsplash)

Penulis: Rashif Usman, Editor: Reza P - Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB

Sariagri - Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) khawatir apabila harga minyak goreng curah akan naik setelah subsidi dicabut pada 31 Mei 2022. Pasalnya, keputusan tersebut dikhawatirkan bakal membuat harga minyak goreng curah yang banyak dibutuhkan pedagang naik. Hal ini diungkap oleh Ketua Kowantara, Mukroni di Jakarta Jumat (27/5).

"Kami, pedagang warteg protes keras kalau mekanisme penjualan dan distribusi minyak ke mekanisme pasar penuh tanpa adanya subsidi dari negara," ujar Mukroni.

Ketika subsidi minyak goreng curah diberlakukan saja, pedagang warteg sudah harus membeli minyak goreng dengan harga di atas Rp14 ribu. Mukroni mengaku bahwa keputusan pemerintah mengakhiri subsidi minyak goreng curah memberatkan pedagang warteg karena daya beli masih terdampak pandemi Covid-19.

"Tinggal tunggu waktu usaha kecil seperti warteg akan kesulitan berusaha manakala kebutuhan pokok harganya semakin melambung," ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, salah seorang pedagang warteg lainnya, Tris juga khawatir soal kenaikan harga minyak goreng saat dicabutnya subsidi dari pemerintah.

"Masih mahal minyak goreng, apalagi kalau ditambah engga ada subsidi pasti tambah mahal. Belum berasa sih cuman yang biasa beli gorengan 2 sampai 3 biji bakal cuma beli satu kalau harga dinaikin," ucap Tris di Jakarta.

Ia mengatakan apabila setelah dicabutnya harga minyak goreng kembali melambung, maka ia akan menaikkan harga makanan.

"Ya mau ngk mau harga pasti saya naikin kalau subsisdi dicabut," ucapnya.

Sebelumnya, program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan berhenti pelaksanaannya pada 31 Mei 2022.

Ketentuan itu tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Baca Juga: Pencabutan Subsidi Minyak Goreng, Pedagang Warteg: Kami Protes Keras
Mengukus atau Merebus Sayuran, Mana Cara yang Lebih Baik?

"Sehubungan dengan hal tersebut, para pelaku usaha dapat melakukan pengajuan permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah oleh pelaku usaha kepada BPDPKS secara online melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) paling lambat tanggal 31 Juli 2022," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya diterima di Jakarta, Rabu (25/5).

Dalam rangka penyediaan minyak goreng curah dan optimalisasi pendistribusiannya untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil, pemerintah mengubah aturan penyediaan minyak goreng curah dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS, sesuai hasil rapat koordinasi bidang maritim dan investasi pada 19 Mei 2022.

Video Terkait