Krisis Global Mengancam, DPR Minta Pemerintah Antisipasi 3 Aspek Krusial

Editor: Dera - Sabtu, 21 Mei 2022 | 20:30 WIB

Sariagri - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mengemukakan pentingnya kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi risiko global dalam menghadapi tiga potensi krisis, yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.

Menurutnya, negara membutuhkan reorientasi arah kebijakan komoditas pangan, terutama dalam arah pembangunan dan perdagangan dari semua komoditas pangan.

“Saya mengusulkan agar pemerintah fokus pada kemandirian pangan dan pemberdayaan petani kecil, yang memegang peranan sentral dalam produksi dan ketersediaan pangan”, ungkap Johan setelah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Pihaknya berharap pemerintah bisa konsisten antara identifikasi masalah yang diulas pemerintah terkait adanya potensi krisis pangan, energi dan keuangan, dengan berbagai kebijakan anggaran yang direncanakan pemerintah.

“Saya menegaskan jangan sampai identifikasi masalahnya tentang krisis pangan, namun anggaran yang dibuat tidak mendukung untuk ketahanan pangan nasional. Hal ini sangat ironi, di mana anggaran sektor pangan selalu dikurangi dan tata kelola pangan yang semakin amburadul,” tegas Johan.

Politisi PKS itu mengungkapkan bagaimana keresahan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sampai-sampai di akhir pidatonya pada Rapat Paripurna DPR mengutip ayat Alquran dalam Surat Yusuf ayat 47-48 mengenai masa krisis dan masa makmur.

“Karena memang sangat krusial bagi pemerintah untuk menyiapkan bantalan kebijakan dalam menghadapi masa sulit. Hal ini sangat ditentukan dari bagaimana cara kita mengelola pangan di negeri kita ini,” ungkapnya.

Politisi PKS ini mengusulkan agar antisipasi dari ancaman krisis ini diperlukan kebijakan strategis pengembangan pangan, energi dan keuangan dalam perspektif pemantapan ketahanan pangan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saat ini diperlukan pemantapan stabilitas makroekonomi dan peningkatan anggaran pembangunan Pertanian dan infrastruktur pedesaan, hal ini diperlukan sebagai bantalan kebijakan untuk menghadapi masa sulit pasca pandemi” ungkap Johan.

Johan juga berharap untuk mengantisipasi krisis pangan global, agar pemerintah menghentikan liberalisasi perdagangan komoditas pangan, hal ini telah mengakibatkan tidak terkendalinya inflasi pangan dan meroketnya harga pangan nasional.

“Saya minta pemerintah memperkuat ketersediaan atau akses lahan dan akses pasar bagi petani, serta memberikan perlindungan pada petani kecil ke arah usaha tani yang produktif dan segera buat kebijakan hentikan ketergantungan impor pangan,” ucap Johan, seperti dilansir dari laman fraksipks.id

Wakil Rakyat dari Dapil NTB 1 ini mendorong pemerintah agar melakukan harmonisasi kebijakan pertanian dan perdagangan dengan keberpihakan pada petani, selain itu perlu terobosan untuk penanganan instabilitas harga pangan secara terkoordinasi.

“Saya menilai agar kebijakan makroekonomi dan fiskal tahun 2023 nanti supaya memberikan fokus dan prioritas pada peningkatan kapasitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pemantapan ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan nasional” usul Johan Rosihan untuk pembahasan RAPBN 2023 mendatang.