Polemik Migor, DPR: Karena Ketidakcakapan Kinerja Menteri Presiden Jokowi

Presiden Jokowi mengecek harga migor di Yogyakarta. (Setkab)

Editor: Reza P - Sabtu, 21 Mei 2022 | 13:30 WIB

Sariagri - Polemik minyak goreng seolah tidak ada habisnya sepanjang tahun ini, bahkan sejumlah kalangan menilai buka-tutup ekspor CPO dan minyak goreng menunjukkan bahwa gagalnya Pemerintah dalam mengatur kebijakan.

Terbaru, Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyatakan bahwa polemik minyak goreng dikarenakan ketidakcakapan kinerja menteri di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membuat kebijakan. Menurutnya, masalah minyak goreng tidak seharusnya ada pada kinerja Jokowi sebagai Presiden.

“Masalahnya bukan di Presiden, permasalahannya mungkin menteri-menterinya kurang bernyali, kurang cakap, dan perlu kita awasi bersama-sama,” ujarnya di gedung DPR RI, Jumat (20/5).

Selain itu, Politikus dari partai Gerindra ini juga menyinggung terkait panitia khusus (pansus) minyak goreng. Karena, kata dia, pansus tersebut rentan akan politisasi dan bisa menimbulkan kegaduhan. “Menurut saya ini bisa kita selesaikan tanpa pansus kalau pemerintah serius dan bernyali,” katanya.

Ander mengungkapkan bahwa masyarakat butuh solusi dari mahal dan langkanya minyak goreng dipasaran. “Kalau pansus muncul kegaduhan dan politisasi, yang dibutuhkan rakyat kan aksi dan solusi, bukan kegaduhan,” imbuhnya.

Baca Juga: Polemik Migor, DPR: Karena Ketidakcakapan Kinerja Menteri Presiden Jokowi
Soal CPO dan Migor, DPR: Ada Oknum yang Sengaja Melawan Kebijakan Presiden

Namun demikian, Andre menilai Jokowi sudah menunjukkan sikap tegas dan punya nyali dalam menanggapi polemik minyak goreng. “Jadi, menurut kami, lebih baik ini kita urai bersama-sama,” terangnya.

Dia menambahkan bahwa Presiden Jokowi sudah berani melakukan pelarangan sementara ekspor. “Beliau juga mendengarkan aspirasi petani, lalu dicabut,” tandasnya.

Video Terkait