Ombudsman Periksa Tiga Kementerian dan BPDPKS Terkait Minyak Goreng 

Kedatangan 300 ton minyak goreng di pelabuhan Tenau Kupang. (Antara/Kornelis Kaha)

Editor: Arif Sodhiq - Selasa, 10 Mei 2022 | 18:35 WIB

Sariagri - Ombudsman RI melakukan pemeriksaan maraton kepada empat kementerian dan lembaga terkait kasus minyak goreng di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Selasa (10/5/2022). Kementerian dam lembaga yang diperiksa Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Kementerian Keuangan.

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika mengatakan polemik mengenai ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng telah bergulir sejak awal tahun dan hingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan.

“Saat ini masih terjadi kelangkaan pada minyak goreng curah yang diperuntukkan bagi masyarakat, usaha mikro dan kecil,” ujar Yeka di Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Pemeriksaan terhadap Kemenperin, lanjut dia, untuk memperoleh beberapa keterangan terkait konsep dan tata laksana penyediaan minyak goreng curah dan sistem pengawasannya. Kemudian pemeriksaan Kemendag untuk memperoleh keterangan terkait langkah-langkah yang dilakukan, kendala yang dihadapi dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng melalui DPO dan DMO, serta pola pengawasannya.

Ombudsman juga meminta keterangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terkait prosedur pembiayaan penyediaan minyak goreng serta tahapan yang sudah dilakukan dan kendala yang dihadapi.

Baca Juga: Ombudsman Periksa Tiga Kementerian dan BPDPKS Terkait Minyak Goreng 
Harga Minyak Goreng Terus Naik, DPR ke Menperin: Serius, Jangan Diam Saja

Pemeriksaan Kemenkeu untuk meminta keterangan terkait penerimaan pajak dari sektor sawit serta skema pemberian subsidi bagi produsen minyak goreng. Selain itu juga mengenai batasan kemampuan keuangan negara dalam mendukung ketersediaan minyak goreng.

"Hasil pemeriksaan ini akan menjadi salah satu materi Ombudsman RI dalam memberikan Tindakan Korektif dalam rangka perbaikan pada penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng," pungkasnya.

 

Video Terkait