Angka Kelaparan Dunia Capai Rekor Tertinggi di 2021

Tanaman pangan gandum. (Piqsels)

Editor: Arif Sodhiq - Senin, 9 Mei 2022 | 10:15 WIB

Sariagri - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencatat jumlah penduduk yang tidak cukup makan setiap hari di tahun 2021 menembus angka tertinggi sepanjang masa. 

Melansir Koreaherald.com, Senin (9/5/2022) perang Ukraina-Rusia disinyalir akan mempengaruhi produksi pangan global sehingga, angka kelaparan mungkin akan meningkat lagi tahun ini. 

Hampir 193 juta orang di 53 negara mengalami kerawanan pangan akut di tahun 2021. Penyebabnya seperti disebut PBB sebagai kombinasi rangkap tiga beracun yaitu konflik, cuaca ekstrem dan dampak ekonomi dari pandemi virus corona.

PBB mengatakan jumlah orang tanpa ketercukupan makanan setiap hari meningkat 40 juta tahun lalu. Kondisi ini membenarkan "tren mengkhawatirkan" peningkatan tahunan selama beberapa tahun.

Angka itu muncul dalam laporan global tentang krisis pangan yang dirilis bersama Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Program Pangan Dunia dan Uni Eropa.

Laporan itu menyebutkan negara yang mengalami konflik berkepanjangan, termasuk Afghanistan, Kongo, Ethiopia, Nigeria, Sudan Selatan, Suriah dan Yaman memiliki populasi rawan pangan paling besar. 

Laporan itu memperkirakan Somalia akan menghadapi salah satu krisis pangan terburuk di dunia pada 2022 karena kekeringan  berkepanjangan, kenaikan harga pangan dan kekerasan terus-menerus. Berbagai faktor dapat menyebabkan 6 juta orang Somalia mengalami krisis pangan akut.

"Saat ini jika lebih banyak yang tidak dilakukan untuk mendukung masyarakat pedesaan, skala kehancuran dalam hal kelaparan dan hilangnya mata pencaharian akan mengerikan," kata PBB.

"Tindakan kemanusiaan mendesak diperlukan dalam skala besar untuk mencegah hal itu terjadi," katanya. 

Perang di Ukraina menimbulkan risiko lanjutan bagi Somalia dan negara Afrika lainnya yang tergantung pada Ukraina dan Rusia untuk gandum, pupuk, dan persediaan makanan lainnya.

Kepala Ekonom WFP Arif Husain mengatakan Badan Pangan PBB memproyeksikan tambahan 47 juta orang akan mengalami kerawanan pangan dalam situasi krisis atau lebih buruk karena perang di Ukraina sebagai akibat dari harga pangan dan bahan bakar yang lebih tinggi dan inflasi.

Kondisi itu diperburuk karena sebelum perang, penduduk dunia menghadapi konsekuensi dari pandemi COVID-19 dan berkurangnya pendapatan serta harga pangan di level tertinggi dalam 10 tahun terakhir dan harga bahan bakar tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. 

Sebelumnya PBB menyatakan perang telah membantu melambungkan harga komoditas seperti biji-bijian dan minyak sayur ke rekor tertinggi. Kondisi ini mengancam jutaan orang dengan kelaparan dan kekurangan gizi.

"Ketika kita melihat konsekuensi dari apa yang terjadi sebagai akibat dari perang di Ukraina, ada alasan nyata untuk mengkhawatirkan bagaimana hal ini akan memperkuat kebutuhan pangan akut di negara-negara krisis pangan," kata Direktur Kantor Kedaruratan dan Ketahanan Organisasi Pangan dan Pertanian, Rein Paulsen.

Persentase populasi yang dianalisis dalam laporan berada dalam kerawanan pangan akut telah naik dari lebih dari 11% pada tahun 2016 menjadi lebih dari 22% pada 2021.

Di saat bersamaan, kata Paulsen, dana untuk membantu mereka telah turun. Dana sebesar 8,1 miliar dolar AS tersedia pada 2021 turun 25% dibanding tahun 2017.

Laporan itu menyerukan investasi lebih besar di bidang pertanian dan meminta 1,5 miliar dolar AS untuk membantu petani di daerah berisiko dengan musim tanam mendatang. 

Baca Juga: Angka Kelaparan Dunia Capai Rekor Tertinggi di 2021
Gawat, Tingkat Kerawanan Pangan Dunia Naik ke Level Tertinggi karena 3 Hal

Husain dari WFP mengatakan pesannya kepada negara-negara kaya di G7 dan G20 adalah kerawanan pangan dan kelaparan di seluruh dunia yang sedang "meledak". Jika masalah ini tidak diatasi, dunia harus membayar ribuan kali lebih besar dalam beberapa tahun ke depan.

"Kita perlu mengerahkan energi yang sama secara kolektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 dalam mengatasi kelaparan akut. Ini tentang kemauan dan fokus politik," kata Paulsen dari FAO. 

 

Video Terkait