Pansus Minyak Goreng, Mana Janjimu DPR?

Sejumlah warga antre untuk membeli minyak goreng curah saat digelar operasi pasar di Pasar Induk Rau Serang, Banten, Senin (21/3/2022). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Penulis: Yoyok, Editor: Reza P - Selasa, 22 Maret 2022 | 18:35 WIB

Sariagri - Kekecewaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kisruh minyak goreng seperti mewakili kebanyakan orang. Pertanyaan dan tudingan kepada pemerintah seolah penyambung lidah rakyat. Malah, keinginan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyikapi persoalan kelangkaan dan harga minyak goreng (Pansus Minyak Goreng) telah mendapatkan lampu hijau dari publik.

Bermula dari Rapat Gabungan Komisi IV, VI, dan VII DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri ESDM, Selasa, 15 Maret 2022. Ketika itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Rachmad Gobel. menyampaikan wacana pembentukan Pansus karena Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi sudah tiga kali tidak menghadiri undangan DPR.

Bak gayung bersambut, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi, juga setuju dengan usulan pembentukan Pansus, karena Mendag Lutfi selalu mangkir saat diundang DPR untuk membahas masalah minyak goreng.

Bahkan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih galak lagi. Pansus harus dibentuk karena pemerintah dinilai telah gagal mengatasi gejolak harga minyak goreng yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Terlebih, setelah kebijakan pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak dalam kemasan yang melambungkan harga minyak goreng di pasaran.

Lebih dari itu, PKS melihat ada indikasi pelanggaran sejumlah undang-undang dalam kisruh minyak goreng ini dan pemerintah mesti dimintai pertanggungjawaban, baik secara politik maupun hukum. Atas dasar itu, PKS menilai pilihan penggunaan hak angket adalah paling tepat.

Soalnya kemudian, Mendag Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis, 17 Maret 2022, menyatakan kelangkaan dan kemahalan minyak goreng terjadi bukan karena kehabisan stok, melainkan karena ada dugaan mafia yang bermain. Lutfi mengatakan sudah mengantongi nama para terduga mafia dan menyebut nama-nama tersebut akan segera diumumkan oleh Polri.

Penjelasan Mendag didukung oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Ini artinya, persoalan minyak goreng adalah penegakan hukum yang seharusnya menjadi tanggung jawab banyak pihak, mulai dari bea cukai, kepolisian, kepala daerah dan Kementerian Perdagangan.

Baca Juga: Pansus Minyak Goreng, Mana Janjimu DPR?
Pansus Hak Angket DPR Perlu untuk Ungkap Kasus Kelangkaan Mahalnya Migor

Tarik menarik kepentingan dalam masalah minyak goreng berjalan begitu saja. Tak ada pihak yang bertanggung jawab atas masalah minyak goreng ini. Janji DPR membentuk Pansus Minyak Goreng juga tak terpenuhi. Alasannya, bisa membuat kisruh.

Waktu terus berjalan, masalah minyak goreng belum juga terselesaikan. Harga minyak goreng masih mahal, terkadang tak masuk akal. Belum lagi harga kebutuhan pokok lainnya, juga mahal. Jika demikian, kemana rakyat mengadu? Kita khawatir mata elang rakyat tak sabar sehingga menagih janji tanpa kompromi, seperti halnya debt collector menarik kendaraan di tengah jalan.

Video Terkait