Ramai-ramai Desak Pemerintah Segera Selesaikan Sengkarut Minyak Goreng

Minyak goreng. (Antara)

Penulis: Arif Sodhiq, Editor: Reza P - Rabu, 9 Maret 2022 | 16:55 WIB

Sariagri - Kelangkaan minyak goreng menjadi cerita pahit di negara penghasil sawit terbesar di dunia. Padahal kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri hanya sekitar 10 persen dari total produksi CPO nasional yang mencapai di atas 49 juta ton per tahun.

Hingga kini gonjang-ganjing minyak goreng masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan akrobat dengan bergonta-ganti jurus, namun hasilnya masih jauh dari harapan.

Operasi pasar yang digelar di sejumlah kabupaten/kota hanya menjadi solusi jangka pendek. Persoalan kelangkaan minyak goreng yang tidak kunjung selesai menuai reaksi dari anggota dewan di Senayan termasuk wakil rakyat dari partai penguasa.

Belum ada penyelesaian komprehensif

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan dirinya belum melihat penyelesaian komprehensif terhadap persoalan itu. Menurut dia, kelangkaan minyak goreng masih terus berlanjut di sejumlah daerah dan bahkan di Jakarta. Sementara harga di pasaran, masih jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Kemedag.

"Saya justru melihat bahwa industri ini rusak parah, rantai pasok-nya dari hulu hingga hilirnya sudah bermasalah," kata Deddy.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan rantai pasok dimulai dari pekebun sawit, produsen CPO, pabrik minyak goreng, distributor, agen, hingga pedagang yang tidak saling berhubungan. Akibatnya, semua pihak dirugikan.

Dia berharap Kemendag dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian ESDM segera duduk bersama dengan para pemangku kepentingan terkait dan para pelaku industri untuk menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng ini, apalagi akan segera memasuki bulan puasa.

"Kemendag tidak boleh bermain aman. Terkunci-nya ekspor CPO itu tidak hanya merugikan pengusaha sawit, tetapi juga merugikan penerimaan negara. Ketiadaan minyak goreng juga merugikan pedagang dan pelaku ekonomi, baik yang besar, menengah maupun yang kecil," tandasnya.

Persoalan minyak goreng karena respon lambat

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, permasalahan minyak goreng belum terselesaikan dengan baik karena lambatnya respon dari Pemda dan Disperindag. Karena itu dia meminta Kemendag dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersinergi untuk mengantisipasi antrean pembeli minyak goreng.

"Kalau masih terjadi antrean di berbagai daerah, saya minta Disperindag dan Pemda-nya harus bergerak aktif. Artinya, mereka harus bergerak turun ke bawah," ujar Martin.

Dia juga mendesak Kemendag terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait. Bahkan kalau perlu, lanjut dia, melibatkan Satgas Pangan agar bisa dilakukan penegakan hukum jika ada masalah.

Kemendag perlu berkoordinasi dengan Disperindag karena tidak memiliki aparat di bawah. Jadi, kalau stok minyak goreng turun di daerah langsung berkoordinasi dengan Satgas Pangan supaya bisa langsung disalurkan.

"Jadi, sekarang ada ketakutan di distributor dan sub-distributor ketika menerima minyak goreng terus belum bisa keluarkan karena mereka takut dianggap penimbunan," kata Ketua DPP Partai NasDem itu.

Desakan penghentian sementara ekspor CPO

Anggota Komisi VI DPR itu Nusron Wahid mendesak pemerintah menghentikan sementara ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di tengah kelangkaan minyak goreng.

"Sekarang saatnya Menteri Perdagangan harus menunjukkan taringnya. Larang ekspor CPO untuk sementara sampai harga stabil. Pasti akan ketahuan siapa pengusaha yang tidak taat terhadap penerapan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO)," kata Nusron.

Dia menegaskan saatnya pemerintah mengambil kebijakan yang bisa menghentikan kepanikan di tengah masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng dengan memberlakukan larangan ekspor CPO untuk sementara sampai kondisi stabil.

Menurut Nusron, kebijakan DMO dan DPO tidak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng. Ribuan orang antre membeli minyak goreng terjadi dimana-mana. Harga juga tidak sesuai dengan harga patokan Rp14.000 per liter.

"Kebijakan DMO dan DPO telat. Masyarakat kadung tidak percaya. Panic buying terjadi dimana-mana. Begitu ada barang di pasar, langsung diserbu," kata Nusron.

Dia menduga produsen masih kucing-kucingan dan ogah-ogahan menjual barang di harga Rp14.000. Alasannya, ketakutan diaudit karena terima subsidi sehingga terjadi penimbunan dimana-mana. Kerana itu, dia meminta pemerintah mencabut izin usaha dan HGU industri dan pabrik yang tidak menuruti sistem DMO dan DPO.

Sarankan pembentukan tim khusus tangani pangan

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah dapat menyelesaikan persoalan gejolak harga pangan dalam waktu cepat. Dia menyarankan pemerintah agar membentuk tim khusus yang dapat menangani persoalan pangan dan energi sehingga pengendalian harga jelang puasa dan lebaran dapat dilakukan.

“Belum selesai masalah kenaikan dan kelangkaan minyak goreng dan kedelai, sekarang harga daging sapi mulai naik. Belum lagi gas elpiji non subsidi yang juga naik. Tim terdiri berbagai lembaga institusi kementerian di bawah Kemenko Perekonomian.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan pemerintah harus memastikan stok kebutuhan pangan tercukupi untuk enam bulan ke depan. Dia juga mengingatkan nilai impor minyak goreng sangat tinggi, padahal Indonesia termasuk produsen minyak goreng terbesar di dunia.

Baca Juga: Ramai-ramai Desak Pemerintah Segera Selesaikan Sengkarut Minyak Goreng
Korban Bisnis Pre Order Berjatuhan di Balik Minyak Goreng yang Masih Langka

Data menunjukkan pada tahun lalu importasi minyak goreng 93,3 juta dolar AS atau Rp1,34 triliun (kurs Rp14.408 per dolar AS). Nilai ini naik 38,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pemerintah harus mengawasi distribusi kebutuhan bahan pokok seperti minyak goreng, sehingga tidak terjadi penimbunan yang bisa mengakibatkan lonjakan harga. Pada jangka panjang, Alternatif sumber pangan lokal harus mulai dibangun dengan mengupayakan substitusi. Sebab, Indonesia memiliki keanekaragaman komoditas pangan yang sejatinya bisa dimanfaatkan," pungkasnya. 

 

Video Terkait