Gaduh Harga Kedelai Melonjak, DPR: Barter Saja dengan Batubara

Ilustrasi kedelai. (Foto: Pixabay)

Editor: Reza P - Sabtu, 19 Februari 2022 | 14:00 WIB

Sariagri - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendorong pemerintah untuk berani menerapkan kebijakan "out of the box" guna mengatasi persoalan komoditas kedelai seperti menawarkan barter antara komoditas kedelai dengan batubara dari Indonesia.

"Solusi jangka pendek dengan cara barter antara komoditas kedelai dengan batubara yang merupakan keunggulan komparatif Indonesia," kata Amin Ak dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (19/2).

Amin menunjuk China dan India, dua negara yang menjadi produsen kedelai terbesar keempat dan kelima di dunia sebagai negara tujuan kerja sama barter kedua komoditas tersebut.

Dengan demikian, lanjutnya, maka diharapkan pemerintah mengarahkan BUMN produsen batubara bekerjasama dengan BUMN Pangan dalam melakukan tawaran barter tersebut sehingga kedelai yang diperoleh dapat untuk mengamankan stok jangka pendek, paling tidak pengamanan stok hingga Juli 2022.

Ia mengungkapkan, stok sampai Juli tersebut karena diperkirakan harga kedelai global mulai Agustus 2022 diprediksi sudah mulai turun.

Di sisi lain, lanjutnya, produksi dalam negeri bisa digenjot dengan kedelai ditanam mulai Maret 2022, kemudian dipanen Juni hingga Juli 2022.

"China dan India merupakan dua negara konsumen batubara terbesar di dunia, Statistik global menunjukkan kedua negara ini mengonsumsi 62 persen batubara dunia. Pada saat bersamaan mereka masuk ke dalam lima produsen terbesar kedelai. Tawaran barter batubara dengan kedelai, seharusnya jadi opsi yang menarik," beber Amin.

Baca Juga: Gaduh Harga Kedelai Melonjak, DPR: Barter Saja dengan Batubara
Soroti Naiknya Harga Kedelai, MPR Sentil Pemerintah Harusnya Punya Mitigasi dan Strategi

Sedangkan solusi jangka panjang, masih menurut dia, adalah meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dengan kebijakan insentif biaya produksi untuk petani.

Amin mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus berorientasi untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya sehingga perlu berbagai cara dan strategi untuk mewujudkan kebijakan prorakyat, meskipun berliku harus ditempuh demi keberlanjutan usaha rakyat berbasis kedelai.

Video Terkait