Turunkan Harga di Dalam Negeri, Pemerintah Terapkan Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng

Minyak goreng murah di toko ritel modern cepat habis. (Sariagri/Dwi Rachmawati)

Editor: Arif Sodhiq - Kamis, 27 Januari 2022 | 18:15 WIB

Sariagri - Pemerintah mengevaluasi kebijakan minyak goreng kemasan satu harga yang telah dijalankan sejak 19 Januari 2022. Mulai hari ini pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk minyak goreng.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, mekanisme DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor.

"Nantinya para eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari volume ekspor masing-masing di tahun 2022," ujar Lutfi dalam Konpers virtual, Kamis (27/1/2022).

Pemerintah memprediksi kebutuhan minyak goreng nasional tahun 2022 sebesar 5,7 juta kiloliter, terdiri dari kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan industri.

Lutfi menyebutkan untuk kebutuhan rumah tangga diperkirakan 3,9 juta kiloliter, terdiri dari 1,2 juta kiloliter kemasan premium dan 231 ribu kiloliter kemasan sederhana, 2,4 juta kiloliter minyak goreng curah. Sementara kebutuhan industri diperkirakan 1,8 juta kiloliter.

Selain kebijakan DMO, kata Lutfi, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan DPO yang ditetapkan Rp9.300 per kilogram untuk produk Crude Palm Oil (CPO), dan Rp10.300 per kilogram untuk olein.

"Kedua harga tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya," katanya. 

Lutfi mengungkapkan mulai 1 Februari 2022 Kemendag akan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang baru dengan rincian, minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter.

"Seluruh harga HET tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya," katanya. 

Lutfi menegaskan selama masa transisi dari hari ini hingga 1 Februari 2022, kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter tetap berlaku dengan mempertimbangkan waktu kepada produsen dan pedagang untuk melakukan penyesuaian.

"Kepada produsen kami menginstruksikan untuk segera mempercepat penyaluran minyak goreng dan memastikan tidak terjadi kekosongan stok di tingkat pedagang dan pengecer. Kepada masyarakat kami menghimbau untuk tetap bijak dan tidak melakukan punic buying karena kami menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau," kata Lutfi.

Baca Juga: Turunkan Harga di Dalam Negeri, Pemerintah Terapkan Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng
Panic Buying Minyak Goreng, YLKI Nilai Strategi Pemerintah Gagal



Lutfi menambahkan, pemerintah akan mengambil langkah hukum yang sangat tegas kepada seluruh pelaku usaha yang tidak patuh atau melanggar ketentuan ini.

"Kami berharap dengan kebijakan ini harga minyak goreng dapat lebih stabil dan terjangkau untuk masyarakat dan tetap menguntungkan bagi pedagang, distributor dan produsen," pungkasnya. 

Video terkait:

Video Terkait