Pemerintah Diminta Segara Bertindak untuk Kendalikan Harga Beras

Beras Cianjur banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. (Pixabay).

Editor: Tatang Adhiwidharta - Rabu, 26 Januari 2022 | 20:50 WIB

Sariagri - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah untuk segera bertindak cepat guna mengendalikan harga beras yang mulai meningkat di beberapa daerah dikarenakan komoditas tersebut merupakan bahan pangan pokok.

“Saya mendorong, langkah pertama untuk mengendalikan beras, pemerintah segera bayar Perum Bulog yang mencapai Rp4,5 triliun sehingga Bulog dapat segera menjalankan penugasannya sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah. Dengan Bulog yang menjalankan fungsinya dengan sigap, maka permintaan beras akan semakin dapat dikendalikan terutama permintaan beras medium," kata Akmal dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pemerintah masih memiliki utang kepada Perum Bulog, yaitu biaya penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai bantuan sosial di masa pandemi. Hingga saat ini biaya penyaluran CBP untuk bantuan tersebut masih dalau audit BPK yang selanjutnya akan dibayarkan oleh Kementerian Keuangan.

Akmal mengatakan, biasanya beras naik disebabkan jarangnya panen raya yang biasa terjadi di musim panen. Akmal mengatakan saat ini pada Januari 2022, memang bukan waktunya panen raya, akan tetapi sudah ada yang panen dan stok di beras Bulog seharusnya dapat mengendalikan harga di pasar.

“Dinamika harga beras, pemerintah mesti dapat mengatasinya meskipun ini hanya hanya efek psikologis sebelum memasuki panen raya. Karena pemain beras utama di negeri ini hanya segelintir, sehingga mudah pemerintah mengendalikan harga beras ini," kata Andi Akmal.

Akmal mengutip data stok beras di Bulog saat ini ada sekitar 985 ribu ton. Bahkan Kementerian Pertanian dalam rapat bersama dengan DPR beberapa waktu lalu menyampaikan stok beras menunjukkan tren positif.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Pertanian bersama dengan kementerian lembaga lainnya saling berkoordinasi untuk menjaga pasokan beras dengan kebijakan yang terintegrasi.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Segara Bertindak untuk Kendalikan Harga Beras
Ombudsman Beberkan 12 Temuan Permasalahan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Andi Akmal berharap tidak ada impor beras pada tahun 2022 sebagaimana Indonesia tidak melakukan impor beras dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dia menginginkan agar kebutuhan beras dalam negeri dapat dipenuhi oleh petani lokal.

“Saya minta jangan sampai harga beras ini seperti minyak goreng yang sudah naik, susah turunnya. Pengendalian beras ini semestinya lebih mudah dan pemerintah jangan sampai kalah dengan para pedagang-pedagang besar beras yang bisa seenaknya mengendalikan harga di pasar,"pungkas.

Video Terkait