Stabilkan Harga Kebutuhan, Pemerintah Malaysia Perpanjang Kebijakan Ini

Ilustrasi - Kebutuhan telur ayam.(Pixabay)

Editor: Arif Sodhiq - Kamis, 30 Desember 2021 | 15:30 WIB

Sariagri - Skema Pengendalian Harga Maksimum Keluarga Malaysia (SHMKM) yang akan berakhir pada 31 Desember 2021 telah diperpanjang hingga 4 Februari 2022. Jumlah kebutuhan sehari-hari yang termasuk di dalam skema itu tetap 12 item terbagi dalam tiga kategori yaitu ayam, telur dan sayuran.

Produk itu antara lain ayam hidup, ayam standar, ayam super, telur Grade A, B dan C, kacang panjang, cabai merah, tomat, choy sum, kubis bulat impor (dari Indonesia dan Cina), serta mentimun.

“Dari masukan yang diterima dan sebagai langkah berkelanjutan untuk menstabilkan harga barang dan memastikan ketersediaan pasokan, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang SHMKM (skema),” Menteri Perdagangan Domestik dan Urusan Konsumen Malaysia, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, dalam sebuah pernyataan dilansir Bernama.

Pemerintah Malaysia mencanangkan penerapan SHMKM yang berlaku efektif 7-31 Desember guna menstabilkan harga kebutuhan pokok dan menjamin kecukupan pasokan di pasar. Nanta menjelaskan dalam skema itu ada penyesuaian harga empat jenis komoditas yaitu ayam, telur ayam, choy sum dan kacang panjang di lokasi tertentu.

Penyesuaian harga dilakukan berdasarkan situasi dan faktor tertentu untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan,” terangnya.

Selama pelaksanaan SHMKM, aparat kementerian melakukan pemantauan harga setiap hari secara nasional.

Pengecekannya antara lain melibatkan beberapa lokasi seperti pasar umum, pasar tani, dan supermarket, serta pedagang di tingkat rantai pasok grosir, katanya.

Baca Juga: Stabilkan Harga Kebutuhan, Pemerintah Malaysia Perpanjang Kebijakan Ini
Stabilisasi Harga Pangan Akhir Tahun, Pemerintah Gelar Operasi Pasar

Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia akan terus melakukan inspeksi untuk memastikan pasokan dan stabilitas harga memadai.

Nanta menyarankan pedagang untuk mematuhi skema harga maksimum yang ditetapkan karena tindakan tegas dapat diambil berdasarkan Undang-undang Pengendalian Harga dan Anti-Profiteering 2011.

Video terkait:

Video Terkait