Pengelolaan Cadangan Beras Kerap Bermasalah, Begini Penjelasan Bulog dan Ombudsman

Pekerja memanggul beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). (Foto: Antara)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Senin, 18 Oktober 2021 | 19:40 WIB

Sariagri - Tata Kelola cadangan beras pemerintah (CBP) dinilai Ombudsman masih mengandung banyak polemik. Terutama dalam hal perencanaan pengadaan dan penyaluran CBP.

Data yang tidak sinkron antara kementerian dan lembaga terkait stok dan kebutuhan beras membuat kinerja Perum Bulog sebagai pihak yang ditugaskan pemerintah dalam mengurusi CBP menjadi tidak optimal.

Lebih dari itu, akibat tidak tepatnya perencanaan pemerintah terhadap CBP seringkali memunculkan kekisruhan di masyarakat terutama yang terkait dengan importasi beras.

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menyebutkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi dalam menetapkan jumlah CBP. Menurutnya,  evaluasi tersebut sebenarnya ada di hilir, tetapi Ombudsman juga melihat masih banyak masalah di hulu.

“Ombudsman melihat bahwa evaluasi penetapan jumlah CBP itu adanya di hilir, tetapi kami melihat ada problem di hulu yang harus diselesaikan yaitu perencanaan terkait CBP itu sendiri,” ungkap Yeka dalam dalam Peringatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2021 dan Penyampaian LAHP dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah, Senin (18/10/2021).

Yeka menekankan bahwa perencanaan dalam pengadaan dan penyaluran CBP harus menjadi satu bagian yang utuh dan diperhitungkan dengan matang. Penetapan jumlah CBP, lanjut Yeka, pemerintah bisa menarik dari perencanaan tahun sebelumnya seperti data berapa jumlah produksi beras dalam negeri, jumlah penyerapan, jumlah konsumsi, jumlah importasi yang dibutuhkan, jumlah penyaluran, dan jumlah kebutuhan untuk bencana alam.

“Intinya, perencanaan pengadaan dan perencanaan penyaluran CBP harus menjadi satu bagian utuh yang tidak bisa terpisah,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan, hingga saat ini penyaluran CBP yang dilakukan Bulog atas keputusan Rakortas. Adalah berupa penyaluran operasi pasar melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), penyaluran kepada golongan anggaran TNI, Polri dan ASN serta penyaluran untuk bencana.

Tetapi masalahnya, menurut Buwas, dalam kurun waktu tiga tahun belakangan, Bulog telah menghitung kebutuhan untuk penyaluran tiga program tersebut setiap tahunnya ternyata hanya menghabiskan CBP sekitar 800 – 850 ribu ton saja.

“Jadi kalau kami menyiapkan 1 – 1,5 juta ton CBP berarti setiap tahunnya ada sisa,” ungkap Buwas dalam kesempatan yang sama.

Buwas melanjutkan, CBP yang tersisa setiap tahunnya tersebut membutuhkan perawatan khusus meskipun pada akhirnya mutu sisa CBP tersebut akan tetap menurun. Sisa CBP yang turun mutu, menurut Buwas akan semakin menambah kerugian untuk Bulog dan negara.

Karena itu, Buwas menekankan agar pemerintah yang berkaitan dengan tata Kelola CBP harus segera mengevaluasi terkait perencanaan jumlah penyerapan CBP dan kebijakan penyaluran CBP oleh Bulog.

“Jadi perencanaan pengadaan dan penyaluran CBP perlu dibuat secara matang, tidak kira-kira. Seandainya pemerintah menetapkan 1 juta ton CBP itu untuk kepentingan apa jangan sampai penggunaannya tidak pasti,” jelasnya.

Baca Juga: Pengelolaan Cadangan Beras Kerap Bermasalah, Begini Penjelasan Bulog dan Ombudsman
Cukupi Kebutuhan Beras Ketika Pandemi, Bulog Sumbawa Kirim 6.000 Ton Beras untuk NTT

Buwas membeberkan, harapannya ke depan Bulog bisa memiliki wewenang dalam mengoptimalkan pengelolaan CBP dari mitra yang bergerak di sektor komersial. Menurut Ia, terkait mitra penyaluran CBP, Bulog sudah menyiapkan, hanya saja tinggal menunggu kebijakan untuk sirkulasi CBP yang lebih baik.

“Mencadangkan berlebihan, tapi yang rugi justru negara. Pembayaran biaya pengadaan CBP oleh negara juga menjadi permasalahan karena memakan proses dan waktu yang panjang,” pungkas Buwas.

Video Terkait