Legislator Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Beras dari Hulu ke Hilir

Ilustrasi Petani Menjemur Gabah (Antara)

Editor: Arif Sodhiq - Senin, 22 Maret 2021 | 18:20 WIB

SariAgri - Anggota Komisi IV DPR I Made Urip meminta pemerintah memperbaiki tata kelola beras untuk mendorong kedaulatan pangan dalam negeri. Menurut dia, Kondisi terkait beras di dalam negeri harus diubah dari hulu ke hilir.

Dari sisi hulu, lanjut dia, pemerintah harus mengoptimalkan bantuan kepada petani di antaranya mesin pengering sehingga saat musim hujan, gabah yang dipanen bisa cepat kering. Dengan begitu, penyerapan gabah dari Bulog akan tinggi sehingga memberikan kepastian dan nilai ekonomi bagi petani.

Sedangkan dari sisi hilir, dia meminta sirkulasi beras di gudang Bulog berjalan karena kondisi saat ini beras menumpuk. Penyebabnya program sosial sudah diubah menjadi bantuan pangan nontunai. Dia mendorong beras yang menumpuk di gudang Bulog dikeluarkan. Misalnya dioptimalkan untuk beras kesejahteraan rakyat, di antaranya bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19.

"Jadi kalau sekarang importasi lagi, dimana ditaruh? Beras itu kan harus dipelihara, maintenance dijaga betul supaya berkualitas, tidak busuk dan berkutu," katanya.

Dikatakan Urip, rencana impor beras juga tidak tepat dilakukan karena produksi beras sedang surplus. Begitu juga apabila kondisi sedang tidak surplus, impor bisa dihindari dengan cara pengadaan harus dilakukan di dalam negeri.

Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut banyak pemburu rente di belakang impor pangan. Pernyataan Hasto menanggapi rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimpor 1 juta ton beras.

"Menteri Perdagangan tidak boleh melakukan suatu tindakan yang pragmatis hanya untuk impor. Saya tahu di belakang impor itu banyak pemburu rente," ujarnya saat melakukan gerakan tanam pohon di Waduk Rawa Lindung, Jakarta Selatan.

Menurut dia, semangat yang dilakukan saat ini adalah membangun kedaulatan pangan di dalam negeri karena Indonesia memiliki sumber pangan melimpah.

Untuk itu, lanjut dia, sejak 1 tahun terakhir PDIP melakukan gerakan menanam tanaman pengganti beras di antaranya umbi-umbian, ketela, sukun dan pisang.

"Karena itulah sikap PDIP, kami menolak impor beras," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras periode Januari-April 2021 diperkirakan 14,54 juta ton. Jumlah itu mengalami kenaikan 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama tahun 2020 sebesar 11,46 juta ton.

Baca Juga: Legislator Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Beras dari Hulu ke Hilir
Optimisme Bupati Maros dan Barru pada Panen Raya Tahun Ini

Sementara itu, berdasarkan data Bulog yang diolah Badan Ketahanan Pangan pada 7 Maret 2021, stok beras Bulog 869.151 ton. Stok itu terdiri dari stok komersial 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 843.647 ton. Adapun CBP minimal 1,5 juta ton.

Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi pada konferensi pers virtual Jumat (19/3/2021) menjelaskan dari stok beras itu, ada sekitar 270 ribu ton beras yang diimpor pada 2018 diperkirakan turun mutu. Sehingga stok beras Bulog diperkirakan akan berkurang mencapai sekitar 500 ribu ton jika dikurangi beras yang turun mutu itu.

Di sisi lain, penyerapan gabah petani oleh Bulog juga rendah yang hingga pertengahan Maret 2021 sekitar 85 ribu ton.

Video Terkait