Panen Raya, Anggota DPR Minta Pemerintah Tak Gegabah Impor Beras

Ilustrasi areal persawahan (Pixabay)

Editor: Arif Sodhiq - Senin, 22 Maret 2021 | 12:40 WIB

SariAgri - Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah tidak gegabah memutuskan kebijakan impor beras pada masa panen raya padi di berbagai daerah seperti saat ini.

Evita dalam keterangannya menyarankan pemerintah fokus pada pengamanan harga gabah dan beras di tingkat petani dengan melakukan penyerapan beras dalam negeri yang sudah memasuki musim panen raya sekaligus mengantisipasi penurunan harga gabah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp4.200 per kg, namun di sejumlah provinsi sentra beras saat ini harga gabah turun di bawah harga itu Rp.3200-3.500/kg karena sebagian gabah terdampak banjir beberapa waktu lalu.

Evita Nursanty mengatakan dalam kondisi panen raya saat ini sebaiknya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan impor beras, karena respon pasar terhadap isunya saja berdampak pada penurunan harga gabah petani.

“Impor kita dukung apabila terjadi darurat bencana, terjadi kelangkaan produksi dan stok ataupun impor beras khusus untuk kebutuhan tertentu, itupun dengan pertimbangam dan alasan matang agar tidak mengganggu kestabilan harga di tingkat petani,” katanya.

Evita memahami pemerintah perlu memperkuat cadangan pangan dalam hal ini beras yang cukup untuk menjaga ketersediaannya bagi seluruh masyarakat. Namun stok pangan tersebut, lanjut dia, sebaiknya dipenuhi dari produksi dalam negeri terlebih dahulu.

“Selain untuk memupuk stok sebagai cadangan beras pemerintah, kegiatan penyerapan gabah/beras petani dalam negeri juga dapat menggerakkan perekonomian di tingkat petani sehingga dapat memulihkan roda perekonomian sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi selama pandemi COVID-19 ini,” jelasnya.

Evita mengatakan saat ini stok yang dikuasai Bulog sekitar 900 ribu ton.

"Dengan kondisi panen raya ini maka Bulog pasti terus gencar melakukan penyerapan dan pada bulan April 2021 stok Cadangan Beras Pemerintah diharapkan sudah berjumlah lebih dari 1 juta ton, sehingga impor beras untuk saat ini belum diperlukan,” tegas Evita.

Dia juga mengingatkan, UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan menegaskan impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Kondisi sekarang, kata Evita, produksi dan cadangan beras masih mencukupi.

Selain itu peran Bulog dalam masalah pengelolaan beras juga harus diperkuat. Saat ini kebijakan yang masih parsial menyebabkan Bulog memiliki banyak stok dengan umur simpan di atas empat bulan sesuai dengan Permentan No 38 tahun 2018, atau bahkan di atas satu tahun dan sudah mengalami turun mutu.

Baca Juga: Panen Raya, Anggota DPR Minta Pemerintah Tak Gegabah Impor Beras
Rembes Beras Vietnam, Legislator: Perlu Koordinasi Antar Kementerian

Dia menambahkan, untuk jangka pendek Bulog dan kementerian terkait harus segera merumuskan kebijakan pengelolaan stok beras melalui pelepasan stok dengan penjualan di bawah harga eceran terringgi (HET), pengolahan, penukaran dan atau hibah atas beras yang sudah turun mutu.

Dengan begitu, ke depann seluruh stok yang merupakan cadangan saat diperlukan dalam program stabilisasi harga atau bantuan bencana, beras yang tersedia selalu berada dalam kualitas yang baik.

Video Terkait