Harga Gula Melebihi HET, Pemerintah Diminta Evaluasi Pengurusan Izin Impor

Dok. Gula pasir (SariAgri/Rio Pratama)

Editor: Arif Sodhiq - Sabtu, 6 Juni 2020 | 14:30 WIB

SariAgri -Harga gula masih di pasaran masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp12.500 per kilogram. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga pangan Nasional (PIHPS), sejak awal April hingga Juni, harga gula fluktuatif. Pada Jumat (5/6/2020), harga gula pasir premium Rp17.750 per kilogram, sedangkan gula pasir lokal Rp.16.350.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pengurusan izin impor gula. Dia menjelaskan regulasi impor untuk komoditas pangan berbeda satu dengan lainnya. Namun ada beberapa kesamaan yang berhubungan dengan rekomendasi dan izin impor. Ini yang perlu dievaluasi mengingat banyaknya prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan izin impor.

Untuk dapat impor, secara umum importir dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) harus mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Untuk mendapat SPI, importir wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian pertanian (Kementan) setelah memenuhi berbagai persyaratan, seperti bukti kepemilikan gudang berpendingin (cold storage) atau fasilitas lainnya. Untuk beberapa komoditas, importir juga harus mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan. Setelah itu, baru dilakukan transaksi.

Sementara untuk gula, prosedur impor berbeda untuk gula rafinasi, gula mentah dan gula kristal putih berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 14 Tahun 2020. Gula kristal putih hanya bisa diimpor oleh bumn setelah mendapat penugasan dan kuota dari Kemenko Perekonomian. Proses ini dapat berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar karena proses impor yang dilakukan oleh BUMN membutuhkan persetujuan lewat rapat terbatas atau rapat koordinasi.

Gula rafinasi, hanya bisa diimpor industri untuk bahan baku sendiri berdasarkan surat rekomendasi dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Rekomendasi ini didapat setelah importir menyerahkan beberapa persyaratan, seperti laporan rencana produksi, laporan realisasi dan laporan pemakaian. Selain itu, industri juga harus membuat surat pernyataan untuk tidak memasukkan gula mentah atau gula rafinasi ke pasar dalam negeri.

Sementara, importir umum hanya dapat mengimpor gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih oleh pabrik gula di Indonesia. Penentuan jumlah gula mentah yang dapat diimpor juga disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga.

Setelah transaksi, lanjut Felippa, importir harus mendapatkan Laporan Surveyor (LS) mengenai komoditas yang diimpornya sebagai dokumen kelengkapan kepabeanan. Setelah komoditas yang diimpor masuk ke Indonesia, importir masih harus melewati pemeriksaan dari BPOM dan bea cukai. Semua proses ini dapat berlangsung dalam waktu yang tidak singkat, antara satu hingga tiga bulan.

“Panjangnya proses ini tidak jarang dapat membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk mengimpor saat harga internasional sedang murah. Kalau dikaitkan dengan pandemi Covid-19, Indonesia tentu tidak menyangka negara-negara sumber impor gula, misalnya saja India, sudah membatasi bahkan melarang adanya kegiatan ekspor akibat adanya kebijakan karantina wilayah atau lockdown. Kalau prosesnya lebih sederhana, realisasi impor gula tentu akan lebih cepat dan harga akan tetap stabil,” terangnya.

Baca Juga: Harga Gula Melebihi HET, Pemerintah Diminta Evaluasi Pengurusan Izin Impor
Kementan: Gula dan Bawang Putih Titik Berat di Masa Darurat COVID-19

Felippa Ann dalam siaran persnya menambahkan, komoditas pangan strategis bahkan membutuhkan persetujuan pemerintah lewat rapat koordinasi/rapat terbatas, misalnya saja untuk beras atau gula. Belum lagi setelah barang sampai, masih harus melewati serangkaian proses pemeriksaan. Padahal stok sudah menipis dan harga di pasar sudah tinggi.

Pergerakan harga sebaiknya dapat dijadikan sebagai parameter ketersediaan komoditas pangan di pasar. Kenaikan harga beberapa komoditas pangan sejak awal tahun lalu seharusnya sudah bisa dijadikan indikator perlunya impor, terlebih jelang ramadan dan Idul Fitri, di mana biasanya ada peningkatan permintaan. Felippa juga menambahkan perlunya tindakan ini dilakukan dalam waktu dekat sebelum harga komoditas pangan menjadi tinggi dan tidak terjangkau masyarakat.

Video Terkait