Soroti Ratas Soal Pangan, Legislator Mengaku Heran Kementan Tak Dilibatkan

Editor: Dera - Jumat, 3 Februari 2023 | 13:30 WIB

Sariagri - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan tidak dilibatkannya Kementerian Pertanian dalam pembahasan persoalan pangan nasional oleh Presiden RI. Menurutnya, bagaimana pun juga kementan mestinya menjadi sentral dalam menyelesaikan persoalan pangan di negara ini.

“Agak lucu saja membahas persoalan penting terkait pengendalian pangan secara nasional, tapi kementerian pertanian tidak dilibatkan. Semua orang memahami, sentral penyelesaian persoalan pangan ini mestinya di kementerian pertanian. Berhasil Kementan memenuhi target-target dalam memenuhi persoalan produksi, maka berhasil negara ini mengelola pangan untuk rakyatnya. Kalau hanya melibatkan Kemendag, Bulog dan Kepala Badan Pangan Nasional, mau dikemanakan urusan pangan negara ini,” sindir Akmal.

Pihaknya mengatakan, bahwa rapat dengar pendapat komisi IV dengan Badan Pangan Nasional, BULOG, Dirut PT Pupuk Indonesia dan Dirut ID.Food sempat tertunda yang seharusnya pagi dimulai menjadi usai zuhur baru mulai.

“Ini akibat ada undangan Presiden kepada kemendag, Badan Pangan Nasional dan Bulog. Kementerian tidak diundang padahal yang dibahas rapat terbatas persoalan pangan terutama beras,” pungkasnya.

Legislator asal Sulawesi Selatan ini agak menyangsikan alasan tidak diundangnya Kementan karena yang dibahas adalah operasi pasar. Karena menurutnya, meski yang dibahas urusan operasi pasar, tetap saja kementan mesti mendapat porsi pembahasan karena tanggung jawab produksi ada di lembaga itu.

“Persoalan pangan ini mesti dibahas dalam tiga perencanaan waktu secara terus-menerus. Jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam durasi tahunan. Karena siklusnya berulang, tapi juga ada prediksi kejadian perubahan iklim maupun adaptasi situasi global yang mempengaruhi negara kita,” ungkap Akmal.

Politisi PKS ini meminta, agar kejadian-kejadian tahun 2022 akibat kekeliruan kebijakan penyerapan beras petani tidak terulang, semua stakeholder pemerintahan mesti kompak dalam semua koordinasi.

“Saya minta pemerintah dalam mengelola pangan ini jangan ada lagi tidak kompak antar lembaga. Harmonisasi pengelolaan dan kebijakan pangan jangan sampai terdistruksi dengan kepentingan politik. Jangan jadikan isu pemilu merusak harmonisasi kebijakan dan tindakan lapang terkait pengelolaan pangan. Karena ujung-ujungnya, bila pemerintah tidak kompak dalam mengelola pangan, yang dirugikan masyarakat Indonesia yang jumlahnya sudah 273,52 juta jiwa per Januari 2023 ini,” tutupnya, seperti dilasnir dari laman resmi Fraksi PKS.