Beras Ilegal Banjiri Pasar, Kepala Badan: informasi Itu Tidak Benar

Editor: Yoyok - Selasa, 27 Desember 2022 | 19:30 WIB
Sariagri - Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian, Bambang meluruskan informasi impor produk pertanian ilegal, khususnya beras dari luar negeri melalui Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Diungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima karantina pertanian ada puluhan hingga ratusan karung beras ilegal yang masuk dari negeri jiran Malaysia dan Singapura. "Ternyata, informasi itu tidak benar. Cuma isu saja," kata Bambang di Tanjungpinang, Selasa (27/12/2022).
Menurutnya kondisi yang terjadi di lapangan ialah masyarakat/penumpang asal Kepri yang pulang dari Malaysia atau Singapura membawa beras ukuran 2 hingga 10 kilogram, dan sudah melalui pemeriksaan karantina pertanian di pintu kedatangan guna memastikan produk makanan tersebut bebas dari hama penyakit.
"Kalau itu kita maklum, barangkali masyarakat mau coba makan beras dari luar negeri, jumlahnya pun sedikit," kata Bambang di Tanjungpinang, Senin.
Selain itu, Bambang juga memastikan pelayanan karantina berjalan lancar dan ketersediaan pangan tetap stabil pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Dalam upaya meningkatkan pengawasan lalu lintas komoditas pertanian, ia mengajak seluruh unsur pemerintahan daerah terus meningkatkan sinergi untuk bersama-sama melakukan pengawasan.
"Menjaga kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama, mari bersama-sama kita lakukan upaya melindungi negeri ini dari ancaman masuk dan tersebarnya hama penyakit," ujar Bambang.
Menurut Bambang memperlancar arus distribusi dari sentra produksi ke pasar merupakan intervensi sesuai dengan arahan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo agar penyediaan bahan pangan saat perayaan natal dan tahun baru.
Baca Juga: Beras Ilegal Banjiri Pasar, Kepala Badan: informasi Itu Tidak BenarSidak Bahan Pokok di Sulsel, Mentan Klaim Harga Beras Turun
Dengan demikian, lanjutnya, percepatan layanan karantina yang sejalan dengan pengawasan keamanan pangan menjadi prioritasnya dan jajaran karantina pertanian.
"Kami terus meningkatkan sinergitas dengan instansi terkait dan pihak keamanan TNI/Polri guna mengawal ketersediaan pangan di Tanah Air," pungkas Bambang.