Sama-sama dari BPS, Kenapa Data Bapanas, Bulog, dan Kementan Berbeda-beda

Beras di Gudang Bulog NTB. (Foto: Yongki/Sariagri)

Editor: Yoyok - Rabu, 23 November 2022 | 22:00 WIB

Sariagri - Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan Kementerian Pertanian (Kementan) adu data stok beras nasional di depan Komisi IV DPR RI pada Rabu (23/11/2022).

Ketiga instansi pemerintah itu mengungkapkan perbedaan data terkait beras. Bapanas mengungkapkan data yang diperoleh berdasarkan informasi dari Perum Bulog. Sementara Kementan berdasarkan informasi data yang diterima. 

Namun, data ketiga instansi tersebut sebenarnya sama-sama dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini terungkap ketika Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi mengoreksi data yang disampaikan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi. 

Suwandi mengatakan bahwa data yang disampaikan Badan Pangan mengenai konsumsi beras yang disampaikan Arief berbeda dengan BPS.

Suwandi memaparkan berdasarkan data BPS, pada 2019 sebanyak 31,31 juta ton, 2020 31,50 juta ton, 2022 sebanyak 31,36 juta ton, dan pada 2022 jumlahnya sebanyak 32,07 juta ton. 

Menurut Suwandi, data yang disampaikan Badan Pangan berbeda dari yang dirilis BPS. 

"Saya koreksi Pak Kepala Bapanas untuk konsumsi 2022 dicek, itu lebih tinggi rilis BPS yaitu 30,2 juta ton angka BPS konsumsi kalau produksi, dikurangi konsumsi surplusnya akan beda. Kepala Bapanas ini 32,02 juta ton ini data BPS resmi 17 Oktober. Data kepala Bapanas tadi 39 juta ton," katanya.

Suwandi menegaskan bahwa stok beras untuk pemenuhan di Bulog tersedia. Hal ini menyangkal keterangan dari keterangan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang mengatakan stok beras tidak ada di lapangan. 

Hanya saja, di lapangan petani enggan dibeli Bulog karena harga rendah.

"Kondisi di lapangan menyampaikan membeli Rp10.200 tetapi di lapangan ada spek-spek. Kami juga turun di lapangan yang sulit di Jawa Barat, Yogya, Jawa Timur. Berbeda memang di lapangan fenomena barang ada di penggilingan di swasta itu masalah lapangan. Barang ada di penggilingan, ada di rumah tangga, ada di pedagang dan sebarannya sesuai data-data," ujarnya.

Baca Juga: Sama-sama dari BPS, Kenapa Data Bapanas, Bulog, dan Kementan Berbeda-beda
Pro dan Kontra Impor Beras di Tengah Panen Raya

Memperhatikan perbedaan data itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta pengelolaan data produksi beras dilakukan secara terbuka dan tervalidasi agar sesuai dengan pasokan yang ada di lapangan dan memastikan ketahanan pangan.

Sudin meminta agar data produksi padi atau beras benar-benar divalidasi. "Selalu saya katakan tolong tampilkan data yang benar, data yang valid. Saya katakan kita harus terbuka dan jujur," kata Sudin.

Video Terkait