G20 Didorong Hasilkan Kesepakatan Atasi Krisis Pangan Global

G20 atau Kelompok 20 ekonomi utama. (Dok. Kemenkeu)

Penulis: Rashif Usman, Editor: Dera - Sabtu, 12 November 2022 | 11:00 WIB

Sariagri - Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 diharapkan membawa hasil yang konkret bagi masyarakat dunia, salah satunya kesepakatan yang didorong adalah mengantisipasi krisis pangan global di tengah berbagai tantangan, mulai dari konflik geopolitik maupun isu kerawanan pangan.

Ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho menyampaikan dalam working group pertanian G20 bahwa sudah dibahas beberapa hal krusial tentang pangan dunia. Oleh karenanya, diharapkan membawa hasil yang konkrit bagi masyarakat dunia.

"Memang mereka sudah berkomitmen untuk bersama-sama setidaknya punya urgensi terkait krisis pangan, karena salah satu persoalan krisis pangan yaitu nutrisi dan kemiskinan," katanya kepada wartawan, Jumat (11/11).

Andry mengatakan, dalam pertemuan Agriculture Working Group G20 terjalin kesepakatan untuk mempromosikan terciptanya sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh. "Jadi ketika ada krisis baru, bisa setidaknya bertahan. Ketangguhan pertanian dan sistem pangan menjadi hal penting," kata Andry.

Baca Juga: G20 Didorong Hasilkan Kesepakatan Atasi Krisis Pangan Global
Tak Melulu Beras, Ini Makanan yang Bisa Selamatkan RI dari Krisis Pangan

Sejumlah inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan, seperti the UN Global Crisis Response Group (GCRG), the G7 Global Alliance for Food Security (GAFS), the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), International Finance Institutions Action Plan, dan Global Development Initiative.

"Agriculture ministerial negara G20 pengen adanya praktek perdagangan pangan yang setidaknya bisa terbuka, transparan tidak mendiskriminasi dan bisa menciptakan komoditas pangan yang tersedia dan bisa dijangkau oleh seluruh negara, jelasnya.

Andry juga mendorong organisasi internasional terkait untuk memonitor implementasi hasil hasil kesepakatan tersebut.