Tak Seperti yang Ditakutkan, Harga Pangan Justru Turun Meski BBM Naik

Ilustrasi Pasar (Unsplash)

Editor: Dera - Minggu, 18 September 2022 | 20:00 WIB

Sariagri - Dua pekan pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), sejumlah harga komoditas pangan cenderung menurun. 

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PHPS), pada Minggu, 18 September 2022, harga telur ayam, cabai dan minyak goreng mengalami penurunan. 

Harga telur ayam ras segar mengalami penurunan sebesar 0,33% atau Rp100 menjadi Rp30.300/kg. Sementara harga cabai merah besar menurun 2,02% atau Rp1.250 menjadi Rp60.600/kg, sedangkan harga cabai merah keriting menurun 0,77% atau Rp500 menjadi Rp64.700/kg.

Selain itu, harga minyak goreng curah juga terpantau turun 0,34% atau Rp50 menjadi Rp14.500/kg, sementara harga minyak goreng kemasan menurun 0,24% atau Rp50 menajdi Rp20.900/kg.

Adapun harga pangan untuk komoditas lain seperti beras, daging ayam, bawang merah, bawang putih dan gula pasir masih terpantau stabil. Akan tetapi, masih terdapat beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan yaitu daging sapi serta cabai rawit merah. 

Untuk harga daging sapi kualitas I naik 0,07% atau Rp100 menjadi Rp137.600/kg, sedangkan cabai rawit merah naik Rp1,15% atau Rp750 menjadi Rp65.850/kg. 

Mendag Klaim Harga Pangan Stabil

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengklaim jika harga pangan masih stabil meski harga BBM subsidi mengalami kenaikan. 

"Kenaikan BBM subsidi belum mempengaruhi harga barang kebutuhan pokok yang masih stabil," ujar Mendag  Zulkifli Hasan di Pasar Gede, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (15/9/2022). 

Jokowi Minta Daerah Tahan Laju Inflasi dengan APBD

Guna menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga BBM, Presiden Joko Widodo bahkan sudah memerintahkan para kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pihaknya mendorong jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan dua persen dari dana alokasi umum (DAU) dalam upaya mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing, sehingga inflasi bisa dikendalikan di bawah 5%.

Menurutnya, saat ini dua persen dari DAU masih berada pada angka Rp2,17 triliun, sedangkan pos anggaran belanja tidak terduga seluruh APBD provinsi, kabupaten, maupun kota mencapai Rp16,4 triliun, tetapi hingga Juli baru terealisasi sebesar Rp6,5 triliun.

Dalam hal ini, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengalokasikan APBD agar dapat menahan laju inflasi.

"Di situ disampaikan bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum artinya Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian Dana Bagi Hasil (DBH), ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi untuk menyelesaikan akibat penyesuaian harga BBM," tambah Presiden.

Adapun bantuan sosial tersebut diarahkan kepada ojek, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan nelayan untuk penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Baca Juga: Tak Seperti yang Ditakutkan, Harga Pangan Justru Turun Meski BBM Naik
Harga Minyak Goreng, Daging Ayam dan Beras Naik, Imbas Naik Harga BBM?

"UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa itu yang dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," imbuhnya.

Sementara itu, Jokowi juga menyebut dana 2 persen DTU dapat digunakan untuk belanja tidak terduga.

"Misalnya terjadi kenaikan harga telur, kenaikan harga bawang merah, dan kenaikan harga bawang putih. Belanja tidak terduga ini bisa digunakan untuk membantu biaya transportasi, artinya misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes, misalnya ini provinsinya Lampung, maka Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? Rp3 juta, ini yang ditutup biaya transportasi Rp3 juta oleh pemda," ungkap Presiden.

Video Terkait