Bukan Hanya BBM, Indonesia Mengalami Kelaparan Tersembunyi

Kelaparan di Lanny Jaya akibat gagal panen. (Ist)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Minggu, 18 September 2022 | 10:00 WIB

Sariagri - Ketika orang-orang ribut soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), ternyata ada yang lebih mengkhawatirkan, adalah kelaparan tersembunyi. Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Prof. Drajat Martianto mengatakan, meski ketahanan pangan Indonesia masih tergolong baik, ada penurunan dalam ketahanan pangan nasional.

"Posisi Indonesia di Global Food Security Index mengalami penurunan pasca pandemi COVID-19," ucapnya dalam konferensi pers Pra Orasi Ilmiah Guru Besar (15/9/2022), dikutip dari laman resmi IPB.

Menurut Prof. Drajat, Indonesia tengah menghadapi triple burden of malnutrition atau tiga masalah gizi sekaligus. Salah satu dari permasalahan ini adalah kekurangan gizi mikro (KGM) atau yang kerap disebut sebagai kelaparan tersembunyi (the hidden hunger).

"Tiga masalah gizi sekaligus yaitu gizi kurang (stunting dan wasting), obesitas dan kurang gizi mikro (KGM) atau yang sering disebut sebagai kelaparan tersembunyi (the hidden hunger)," papar Prof. Drajat.

Wakil Rektor bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan sekaligus Sekretaris IPB University itu mengatakan, tantangan terbesar Indonesia sekarang ini bukan lagi kekurangan energi dan protein, melainkan kelaparan tersembunyi.

Apa yang dimaksud dengan kelaparan tersembunyi yaitu defisiensi zat gizi mikro, utamanya kekurangan zat besi, asam folat, yodium, seng, vitamin A, juga zat gizi mikro yang lain.

Menurut Prof. Drajat, penelitian memperlihatkan hanya 1 persen dari rakyat Indonesia yang tidak mampu mengakses jenis pangan makro atau yang mengandung karbohidrat. Namun, nyaris 50 persen penduduk Indonesia yang defisiensi sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, juga pangan hewani.

Ia menyampaikan, kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia belum baik. Berdasarkan penelitian, 1 dari dua penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan hewani, buah, serta sayuran.

"Mereka mengalami kelaparan tersembunyi. Disebut kelaparan tersembunyi karena seringkali tanda-tandanya tidak nampak, namun sesungguhnya dampaknya sangat besar," jelasnya.

Zat gizi mikro merupakan komponen penting dalam meningkatkan produktivitas kerja, imunitas, dan kecerdasan. Prof. Drajat menambahkan, Indonesia mengalami kerugian lebih dari Rp 50 triliun akibat rendahnya produktivitas kerja karena Anemia Gizi Besi (AGB). Angka tersebut belum mencakup biaya layanan kesehatan karena defisiensi gizi mikro parah ataupun masalah gizi yang lainnya.

Ditegaskannya, penganekaragaman pangan, suplementasi serta fortifikasi pangan sekaligus higiene dan sanitasi lingkungan adalah solusi kekurangan gizi mikro.

"Fortifikasi atau penambahan zat gizi tertentu pada pangan telah terbukti efektif dalam menurunkan kelaparan tersembunyi, sekaligus sangat cost-effective," urai Prof. Drajat.

Ia menjelaskan biaya fortifikasi pangan guna menanggulangi kurangnya yodium, zat besi, dan vitamin A di berbagai negara, umumnya memakan kurang dari 0,5 persen dari harga produknya sendiri dan tidak ada biaya tambahan untuk distribusi hingga tiba di tangan konsumen.

Prof. Drajat melanjutkan, selama ini Pemerintah Indonesia sudah menetapkan program fortifikasi pangan wajib dalam rangka mengatasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium atau GAKI, melalui fortifikasi garam. Adapun permasalahan Anemia Gizi Besi (AGB) diatasi melalui fortifikasi terigu dan problem kurang vitamin A (KVA) diatasi dengan fortifikasi minyak goreng.

"Komitmen pemerintah melakukan fortifikasi pangan ke depan juga masih sangat kuat. Ini ditunjukkan dengan masuknya program fortifikasi pangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Namun demikian, disadari bahwa dinamika program fortifikasi pangan sangatlah besar," paparnya.

Implementasi fortifikasi garam beryodium, menurut Prof. Drajat, masih menghadapi banyaknya industri garam yang belum memenuhi SNI. Oleh sebab itu, target universal salt iodization sampai sekarang belum terwujud. Di samping itu, konsumsi garam yang memenuhi syarat pun baru di angka 77 persen rumah tangga.

Sementara, implementasi fortifikasi wajib vitamin A pada minyak goreng amatlah dinamis, dipengaruhi berbagai tantangan.

"Mulai isu importasi retinil palmitat versus penggunaan beta karoten, isu beban bagi industri minyak di saat terjadi disparitas harga domestik dan internasional yang besar, isu lingkungan terkait perubahan dari minyak curah ke minyak kemasan dan sebagainya," sebut lulusan University of the Philippines Los Banos tersebut.

Sedangkan untuk fortifikasi terigu, terdapat isu importasi fortifikan serta gandum sebagai pangan pembawa yang hampir 100 persen impor, hambatan perdagangan, juga efektivitas zat besi yang masih membutuhkan bukti ilmiah.

Demi melengkapi fortifikasi wajib, menurutnya dibutuhkan strategi fortifikasi pangan skala kecil atau small scale fortification pada makanan pokok serta minyak kelapa, minyak curah sawit.

"Strategi ini untuk menjamin agar tumbuh kembang anak Indonesia di setiap pelosok tanah air bisa berjalan optimal," tegasnya.

Baca Juga: Bukan Hanya BBM, Indonesia Mengalami Kelaparan Tersembunyi
Guru Besar IPB Ingatkan Kebijakan Pangan Harus Sejahterakan Petani

Prof. Drajat juga menyatakan, sebagai negara produsen beras terbesar ketiga di dunia, maka fortifikasi beras untuk distribusi kelompok khusus seperti bantuan sosial atau voluntary secara komersial, membutuhkan kajian lebih mendalam.

"Pertimbangannya, prevalensi AGB (anemia gizi besi) di Indonesia masih tinggi dan tidak hanya diderita rumahtangga miskin, sehingga diharapkan dapat efektif mencakup semua populasi karena beras dikonsumsi hampir semua orang Indonesia," pungkas alumnus IPB tahun 1988 ini.

Video Terkait