Kepala Daerah Mesti Monitor Inflasi seperti Covid, Terutama di Pasar

Harga sayur mayur di pasar Cianjur, Jawa Barat, masih merangkak naik.(Antara Foto/Ahmad Fikri).

Editor: Yoyok - Rabu, 14 September 2022 | 14:15 WIB

Sariagri - Pemerintah mengingatkan kepada kepala daerah untuk memperkuat kerja sama menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, termasuk menurunkan biaya transportasi dengan mengendalikan fasilitas distribusi perdagangan antardaerah dan menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat. 

Selain itu, pemerintah daerah mesti  mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

“Seperti arahan Presiden yang minta agar inflasi terus dimonitor seperti kita memonitor Covid-19. Kita monitor terutama di pasar-pasar, karena ini tentu menjadi hal yang sangat mempengaruhi dimana perekonomian kita tumbuhnya kemarin 5,4, persen, mungkin kuartal ketiga angkanya ya mirip-mirip, year to date kira-kira 5,2 persen,” kata Menko Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Rabu (14/9/2022).

Airlangga menegaskan tantangan pengendalian stabilitas harga dan ketahanan pangan tersebut bersifat nyata dan badan pangan khusus untuk memerangi inflasi pangan telah dibentuk. Ia berharap amanat Presiden Jokowi dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah pusat, termasuk Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional hingga pemda.

“Kita akan terus mengamati ketersediaan. Jadi yang pertama adalah availability dari pangan dan pemerintah sudah membuat juga kebijakan yang terkait dengan pupuk,” ucap Menko.

Pada kesempatan itu, Airlangga mengungkapkan tingkat inflasi 27 provinsi berada di atas rata-rata nasional secara tahunan pada Agustus 2022. Sebagaimana diketahui, inflasi pada Agustus 2022 tercatat sebesar 4,69 persen secara tahunan, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 4,94 persen. 

Pendorong tertinggi inflasi pada Agustus 2022 yaitu berasal dari inflasi pangan atau harga bergejolak (volatile food) yang mencapai 8,93 persen secara tahunan, meski lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 11,47 persen secara tahunan. 

Dia juga menyampaikan bahwa sebanyak lima provinsi dengan inflasi tertinggi tercatat ada di Sumatra. Secara umum, inflasi di provinsi Sumatra, seperti Jambi dan Sumatra Barat mencapai dipicu oleh tarif angkutan udara. 

Airlangga mengatakan, hingga minggu pertama September 2022, pemerintah telah memonitor ketersediaan pasokan komoditas pangan. 

Per minggu pertama, pemerintah memastikan pasokan komoditas bawang putih, daging ayam, dan daging sapi aman atau berada dalam level surplus di 34 provinsi. 

“Beberapa yang dimonitor, beras aman di 29 provinsi, rawan di 5 provinsi, yaitu Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Papua Barat. Sementara itu, jagung aman di 29 provinsi, rawan di 2 provinsi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan rentan di Kepulauan Riau dan Bangka Belitung,” katanya. 

Baca Juga: Kepala Daerah Mesti Monitor Inflasi seperti Covid, Terutama di Pasar
Agustus Terjadi Deflasi, tapi Inflasi Tahun Berjalan Capai 4,69 Persen

Di sisi lain, pemerintah mencatat pasokan komoditas cabai merah masih rawan di 17 provinsi dan telur ayam rawan di 8 provinsi. 

“Cabai merah rawan di 10 provinsi, yaitu di Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan lainnya,” jelas Airlangga.  Sementara itu, komoditas cabai rawit berada pada level rentan/tidak aman pada 10 provinsi, cabai besar di 10 provinsi, dan bawang merah di 6 provinsi.