Mampukah Indonesia Hadapi Ancaman Krisis Pangan?

Ilustrasi petani di sawah padi (Wikimedia)

Editor: Dera - Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:45 WIB

Sariagri - Krisis pangan kini menjadi ancaman serius bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali dengan Indonesia. Hantaman pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina hingga dampak perubahan iklim seakan memperparah krisis pangan global. 

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk segera mengambil strategi jitu dalam mengantisipasi krisis pangan di Tanah Air. Salah satunya meminta BMKG memperkuat layanan informasi dan literasi, terutama di wilayah pertanian dan perikanan agar petani dan nelayan bisa mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem.

“Dampak dari perubahan iklim ini sangat serius. Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi,” Kata Presiden Jokowi dalam sambutan Rapat Koordinasi Nasional BMKG 2022 secara daring dipantau di Jakarta, Senin (8/8).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi meminta pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian guna menghadapi resesi ekonomi. Penguatan sektor pertanian di tengah ancaman krisis pangan tersebut sebagai respon untuk antisipasi dampak dari ketidakpastian global yang mengancam pasokan pangan dan pasokan energi dunia.

Menurutnya, sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sudah terbukti mencapai 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022. Diketahui, sektor pertanian menjadi tiga besar penopang pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia.

Namun melihat gejolak yang ada, mampukah Indonesia bertahan dalam menghadapi krisis pangan? 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bustanul Arifin mengatakan Indonesia memang tengah berupaya mengantisipasi krisis pangan dengan strategi intensifikasi peningkatan produktivitas dan ekstensifikasi perluasan lahan pangan, terutama di luar Jawa.

Akan tetapi, respons penawaran (supply response) lebih lambat daripada tingkah laku permintaan (demand behavior). Harga pangan strategis melonjak tinggi, seperti minyak goreng, gula, cabai, bawang, dan daging sapi. Lonjakan konsumsi pada Ramadhan dan Idul Fitri dan ekspektasi pasar juga meningkatkan harga pangan. Untungnya harga beras stabil Rp 11.800 per kilogram sehingga dampak sosial, ekonomi, politik lebih buruk dapat dihindari.

Arah kebijakan intensifikasi mulai membawa hasil walau perlu terus dipantau. Produksi beras pada 2021 tercatat 54,42 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 31,4 juta ton beras yang masih lebih tinggi daripada konsumsi sebesar 30 juta ton. Produktivitas padi pada 2021 tercatat 5,23 ton per hektare atau meningkat 1,96 persen dari tahun 2020. Sampai akhir April 2022, produksi beras mencapai 13,5 juta ton atau hampir setengah dari angka tahunan.

Strategi integrasi hulu-tengah-hilir perlu ditingkatkan

Dalam keterangannya kepada Sariagri, Guru Besar Universitas Lampung tersebut mengatakan persoalan utama yang perlu diselesaikan adalah berkurangnya luas panen padi 245.000 hektare atau 2,34 persen sepanjang 2021. Program perluasan lahan, seperti lumbung pangan di Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Papua akan jadi sia-sia jika konversi lahan subur di Jawa tidak tertanggulangi.

Menurutnya, arah kebijakan strategi integrasi hulu-tengah-hilir perlu ditingkatkan efektivitasnya. Bustanul juga menyebut gonta-ganti kebijakan pada minyak goreng berbasis sawit tidak perlu diulangi lagi karena membingungkan. Kebijakan itu adalah harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan, kewajiban alokasi domestik (DMO), kewajiban harga domestik (DPO), larangan ekspor CPO, subsidi minyak goreng curah, hingga bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin. 

Strategi antisipasi krisis pangan

Pria yang juga menjabat sebagai Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) itu mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), dan lainnya perlu dilaksanakan secara efektif, dari perkotaan sampai ke pelosok perdesaan.

Kedua, intervensi langkah lebih detail pada setiap komoditas pangan, seperti insentif petani untuk meningkatkan kualitas beras premium domestik, peningkatan produktivitas jagung di hulu, integrasi dengan industri pakan ternak, dan perbaikan produksi kedelai kualitas tinggi dan kemudahan prosedur impor kedelai.

Selain itu, alokasi pangan-energi lebih berimbang pada industri sawit, penyehatan industri basis tebu dan manajemen industri gula terintegrasi, pemanfaatan sapi domestik dan sumber daging negara lain yang bebas penyakit mulut dan kuku (PMK).

Baca Juga: Mampukah Indonesia Hadapi Ancaman Krisis Pangan?
Krisis Pangan Mengancam, Ini Langkah Antisipasi yang Disiapkan Kementan

Ketiga, pendampingan dan pemberdayaan petani pada pertanian presisi, digitalisasi rantai nilai pangan, kerja sama quadruple helix ABGC (academics, business, government, and civil society), serta melakukan perubahan teknologi pertanian, ekosistem inovasi dan integrasi strategi riset serta pengembangan (R&D) yang lebih inklusif.

Dengan strategi demikian, pihaknya pun berharap Indonesia akan mampu bertahan. Pasalnya, jika krisis pangan tidak diantisipasi maka bisa berujung pada bencana kelaparan secara global.

Video Terkait