Lapsus: Koperasi Terpercik Proyek Minyak Makan Merah

Koperasi Terpercik Minyak Makan Merah (Faisal Fadly/Sariagri)

Editor: Yoyok - Jumat, 29 Juli 2022 | 12:00 WIB

Sariagri - Polemik harga minyak goreng telah menyita waktu dan energi bangsa ini. Tak jelas kapan berakhirnya. Padahal, sejumlah kebijakan maupun berbagai upaya sudah dilakukan tapi produk turunan crude palm oil (CPO) ini tetap saja mahal, di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Rp14 ribu per liter.

Bukan itu saja, petani sawit juga kena getahnya. Banyak pabrik CPO yang menolak tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan alasan tangki penampung penuh. Akibatnya, harga TBS sawit pun anjlok ke harga terendah. 

Tak ingin komoditas sawit terbengkalai dan petani rugi, pemerintah membuka peluang baru. Kali ini Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, yang mendapat percikan. Hal itu terungkap usai Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas terkait Pengelolaan Produk Turunan Kelapa Sawit di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/7/2022). 

Dalam keterangan pers setelah pertemuan, Menteri Teten mengatakan pemerintah akan mengembangkan red palm oil (RPO) atau minyak makan merah dan pabrik CPO mini.

Teten menjelaskan ini merupakan program hilirisasi produk kelapa sawit dan menjadi solusi untuk menjamin harga jual tandan buah segar (TBS) dari petani yang tidak stabil.

"Ini solusi bagi para petani yang selama ini sangat tergantung menjual TBS-nya kepada industri, sementara industri minyak goreng itu terpusat di Jawa, sehingga petani kadang sulit menjual TBS atau harganya rendah karena mereka tidak punya teknologi untuk mengolah sawitnya menjadi CPO dan menjadi minyak makan," kata Teten.

Menurut Teten, Presiden Joko Widodo sudah setuju dengan program pengolahan minyak makan merah berbasis koperasi ini. Melihat nantinya pabrik pengolahan akan menyerap 35 persen produksi sawit berasal dari petani mandiri.

Dia juga mengklaim minyak makan merah ini jauh lebih murah dan sehat dibandingkan minyak goreng bening. Melihat banyak kandungan vitamin A dan karena proses pengolahan yang lebih sederhana ketimbang minyak goreng bening.

"Ongkos produksi untuk menjual sawitnya ini kan minimum seribu hektar ya, kita target kita memproduksi 10 ton per hari itu butuh sawitnya sekitar 50 ton per hari atau 1.000 hektar. Jadi, setiap seribu hektar itu akan ada ini, pabrik ini," papar Teten.

Teten menjelaskan saat ini sudah ada beberapa koperasi petani sawit yang memiliki pabrik pengolahan minyak goreng merah. Seperti di Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. "Tapi presiden ingin ada piloting (uji coba) karena market minyak makan merah ini masih belum terbentuk," pungkasnya.

Awal bulan Juli, Presiden Joko Widodo sempat meninjau proses penelitian minyak makan merah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Kampung Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Ketika itu, turut mendampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Kemenkop UKM memang sudah lama mendorong perwujudan koperasi Indonesia memiliki pabrik minyak goreng. Beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, mengungkapkan rekomendasi focus group discussion (FGD) tentang pembuatan pabrik minyak goreng oleh koperasi (lihat infografis). FGD menghadirkan Staf Khusus Menkop UKM, Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional hingga Serikat Petani Indonesia.

Rekomendasi FGD Pembuatan Pabrik Minyak Goreng oleh Koperasi (Faisal Fadly/Sariagri)
Rekomendasi FGD Pembuatan Pabrik Minyak Goreng oleh Koperasi (Faisal Fadly/Sariagri)

Zabadi menekankan bahwa Perkebunan Sawit Rakyat yang masih dikelola petani swadaya kecil dengan kepemilikan lahan sekitar 2-4 hektar, dapat berkelompok membentuk kelompok tani, hingga akhirnya dapat mendirikan koperasi sebagai wadah konsolidasi lahan dan petani.

"Itu harus segera dipetakan. Kemudian, kita dampingi. Sehingga kemandirian para petani sawit untuk memiliki bargaining position dalam industri sawit skala kecil dapat diwujudkan," ungkap Zabadi.

Berdasarkan data Kemenkop UKM (Online Data System/ODS), ada sekitar 454 koperasi sawit di Indonesia dan mayoritas ada di provinsi Riau, yang memang dari presentasi luasan lahan dan kapasitas produksi terbesar, yaitu sekitar 23,57 persen dari total areal lahan sawit di Indonesia.

Salah satu koperasi di provinsi Riau yang secara mandiri telah mengelola kebun sawit seluas 1.562 hektar bersama sekitar 781 petani anggotanya, yaitu KUD Sumber Makmur di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Selain itu, juga ada KSPPS BMT UGT Sidogiri yang akan mendirikan koperasi sawit di Kabupaten Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. "Untuk itu, dua koperasi tersebut dapat dijadikan pilot project pembangunan industri sawit rakyat," tegas Zabadi.

Zabadi berharap Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang ada di 22 provinsi dan Serikat Petani Indonesia (SPI) dapat ikut mengkonsolidasikan para petani sawit untuk memperkuat kelembagaan ekonominya melalui koperasi.

Dijelaskan Zabadi, secara umum, kapasitas produksi Crude Palm Oil (CPO) dari TBS untuk 1-5 ton per jam termasuk skala mini, kapasitas rata-rata 5-20 ton per jam masuk skala menengah, dan kapasitas 30 sampai 60 ton per jam adalah skala besar.

Dari produksi CPO ini masih diperlukan proses fraksinasi dan proses lainnya sehingga dapat dihasilkan minyak goreng.

Minyak goreng yang dikenal di pasaran adalah yang berwarna kuning jernih dengan SNI 7709-2019 dengan kandungan Vitamin A mencapai 45 IU/gram. Sementara, minyak sawit merah (Red Palm Oil) atau minyak makan merah dapat menghasilkan kandungan vitamin A cukup tinggi, yaitu sekitar 666 IU/gram.

"Penelitian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dan Riset Perkebunan Nusantara (RPN) ini yang perlu kita implementasikan untuk kemudian kita menemukan skala keekonomian dari produksi minyak goreng oleh koperasi," papar Zabadi.

Kehadiran Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga diharapkan dapat secara khusus mengawal proses standarisasi minyak goreng skala koperasi dan UMKM ini. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan pilihan yang rasional dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng yang sehat dan terjangkau.

Untuk mewujudkan piloting, Zabadi berharap dukungan pembiayaan baik di sisi onfarm, yaitu dengan KUR Perbankan dan dari kelembagaan koperasinya melalui LPDB-KUMKM, baik untuk kebutuhan modal investasi dan modal kerja.

Zabadi menegaskan perlu adanya komitmen bersama (dalam bentuk kesepakatan) untuk pengembangan minyak sawit milik rakyat. "Ujungnya, kita dapat merumuskan model bisnis produksi minyak goreng oleh koperasi," tegas Zabadi.

Presiden Joko Widodo meninjau proses penelitian minyak makan merah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Kampung Baru, Kota Medan (Setkab)
Presiden Joko Widodo meninjau proses penelitian minyak makan merah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Kampung Baru, Kota Medan (Setkab)

Gagasan Lama yang Perlu Didukung

Sebelum Presiden Jokowi menyetujui koperasi menggarap proyek minyak makan merah, kalangan pengusaha sawit mengaku sudah mengusulkan sejak sepuluh tahun lalu. Hanya saja, ketika itu belum terjadi gejolak harga minyak goreng sehingga terbengkalai.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, mengatakan sebetulnya apa yang disampaikan orang ke Presiden Jokowi itu hanya kulit-kulitnya. “Plagiat dari apa yang pernah kami cetuskan pada tahun 2010," kata Sahat seperti dikutip oleh sejumlah media.

Sahat kemudian menuturkan pada tahun 2018, Institut Teknologi Bandung (ITB) menemukan katalis "Merah-Putih" untuk membuat Bensa (Bensin Sawit). Bensa ini juga sebut "Minyak Makan Sehat" yaitu Minyak Sawit Merah yang penuh vitamin alami dan nutrisi tinggi, tidak seperti minyak goreng sekarang miskin vitamin.

"Ini (minyak makan sehat alias minyak makan merah) akan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sahat menjelaskan, produk yang akan dihasilkan dari pengolahan revolusi teknolgi SPOT & IRU bukan Crude Palm Oil (CPO) tapi adalah Premium Palm Oil (PPO).

Para pengusaha sawit sebetulnya mengarahkan para petani untuk menjadi pemilik pabrik yang memproduksi minyak makan merah, melalui sistem koperasi sawit atau mirip FELDA yang ada di Malaysia yaitu singkatan dari Federal Land Development Authority (FELDA).

FELDA merupakan sebuah lembaga pemerintah Malaysia yang menangani penataan kawasan perdesaan tertinggal menjadi kawasan pembangunan baru. Lembaga ini memusatkan perhatian pada pembukaan ladang-ladang kecil yang dapat menghasilkan tumbuhan produktif dan cepat panen.

"Dan pabrik ini kami arahkan untuk menjadi milik dari para petani, Koperasi Petani Sawit mirip FELDA yang di Malaysia. Dengan demikian para Petani Sawit itu berubah dari status marginal "OBJECT" menjadi "SUBJECT" ( Poverty Alleviation )," ujar Sahat.

Beberapa waktu lalu, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Kawali Tarigan, memaparkan bahwa dengan luas lahan kelapa sawit di Indonesia milik petani swadaya dan koperasi sebesar 42 persen dari total 16 juta hektar, sangat memungkinkan koperasi memiliki industri pengolahan minyak sawit sendiri.

"Andai kita memiliki pabrik sendiri, cukup dengan kapasitas produksi 15 ton per jam. Bahkan, yang ada di Pelalawan Riau, kapasitasnya sudah mencapai 30 ton per jam, dengan luas lahan sebesar 7.000 hektar," ujar Kawali.

Dengan begitu, petani swadaya tidak lagi bergantung pada keberadaan pabrik-pabrik minyak sawit milik korporat besar. "Banyak potensi yang bisa kita kembangkan, sehingga petani juga bisa naik kelas, tidak lagi bergantung pada pabrik minyak goreng yang ada," kata Kawali.

Apkasindo sangat mendukung koperasi memiliki pabrik dan refinery hingga penyuplai minyak goreng. "Asosiasi siap membantu membangun pabrik di seluruh Indonesia, dengan modal kurang lebih sekitar Rp100 miliar," ungkap Kawali.

Namun, untuk mewujudkan minyak goreng sawit milik koperasi tersebut, masih ada beberapa kendala menghadang. Di antaranya, kebun masih berpencar-pencar, belum ada kepastian pasar, teknologi masih manual, modal usaha, hingga adanya tekanan korporasi besar terhadap petani.

"Tapi, ada juga peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Yakni, sudah ada Koperasi Apkasindo, bahan baku melimpah, dan kebun kelapa sawit ada di 22 provinsi di Indonesia," pungkas Kawali.

Sementara itu, Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah mengatakan akan mendukung koperasi dan UMK dalam menghadirkan produk berkualitas dengan pertimbangan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

"Kita dukung program Kemenkop UKM dalam mendorong koperasi, juga usaha mikro dan kecil, memiliki industri minyak goreng sawit sendiri," ujar Zakiyah.

Zakiyah menjelaskan, sebelum diwajibkan SNI, harus terpenuhi dulu hasil analisa riset dan adanya teknologi yang sudah memungkinkan.

"Kita memiliki program Bina UMK dimana ada pendampingan bagi UMK untuk mendapatkan SNI," ucap Zakiyah.

Untuk itu, Zakiyah mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dalam penerapan standarisasi bagi UMK dengan proses yang simpel dan mudah. Ada kemudahan SNI untuk UMK risiko rendah. Mulai dari komitmen diaplikasi OSS-BKPM, aplikasi OSS, hingga Monev Online. "BSN siap bekerjasama untuk menghasilkan standarisasi minyak goreng merah," tegas Zakiyah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, menyatakan minyak makan merah harus lebih ekonomis. "Pabrik RPO harus ekonomis, jangan seperti pabrik kelapa sawit," ujar Eddy. 

Ia mengingatkan agar pabrik RPO tidak seperti pabrik CPO mini yang berkapasitas lima sampai 10 ton. Hal itu dinilai tidak ekonomis, akibatnya pabrik tidak bisa berkembang.

Menurut Eddy, pemerintah harus memperhatikan perpindahan dari konsumen minyak goreng sawit ke RPO. Konsumsi CPO saat ini sangat besar, volumenya mencapai 7 juta ton. Sehingga pemerintah perlu mengetahui dengan pasti apakah konsumen sudah familiar dengan RPO.

Ia pun meragukan dengan adanya RPO, masyarakat akan beralih dari CPO. "Ini yang harus menjadi perhatian utk keberhasilan RPO tersebut," ujarnya. 

Perbedaan Minyak Goreng dan Minyak Makan Merah (Faisal Fadly/Sariagri)
Perbedaan Minyak Goreng dan Minyak Makan Merah (Faisal Fadly/Sariagri)

Orang Afrika Sudah Biasa Konsumsi Minyak Makan Merah

Kepala Pusat Studi Sawit IPB, Prof. Budi Mulyanto menjelaskan bahwa minyak makan merah merupakan salah satu produksi dari kelapa sawit. Dalam proses pembuatannya, minyak makan merah tidak diberi perlakuan untuk penjernihan pada kandungan beta karotennya.

"Jadi untuk menjadi minyak goreng yang kuning itu kan melewati satu proses penjernihan, nah minyak makan merah tidak ditiriskan (beta karotennya) kira-kira begitu," ucapnya.

Prof Budi menjelaskan kegunaan dari minyak makan merah sangat beragam, mulai dari penggunaannya sebagai minyak goreng, bumbu masakan bahkan bisa dikonsumsi langsung layaknya selai. Minyak satu ini pun menurutnya sudah digunakan orang Afrika sebagai identitas kuliner.  

"Minyak makan merah itu untuk orang Afrika sudah biasa. Mereka justru sudah biasa menjadikan minyak makan merah sebagai identitas kuliner. Jadi kalau dipakai untuk makanan, kenapa khawatir? baik-baik saja tidak ada masalah," ujarnya.

Kendati begitu, penggunaan minyak makan merah di Indonesia perlu disosialisasikan lebih lanjut ke masyarakat agar terbiasa dalam penggunaan minyak makan merah.

"Pokoknya (minyak makan merah) bisa dipakai untuk bahan makanan. Cuma kan persoalannya kan kita sudah kenal belum? untuk bisa diterima masyarakat kan harus dikenal terlebih dahulu," ucapnya.

 Ia menilai bahwa minyak makan merah juga bisa mengantisipasi untuk mengatasi persoalan kekurangan pangan di masa depan. Selain itu, keunggulan dari minyak makan merah dibanding minyak lainnya adalah kandungan beta karoten yang dinilai baik untuk kesehatan.

 "Kita sekarang dunia akan mengalami kekurangan pangan. Minyak makan merah jadi salah satu antisipasi yang baik. Jadi menurut saya sih antisipasi macam itu perlu dilakukan, termasuk menanam lahan-lahan kosong itu juga diperlukan karena kita nggak pernah tahu 2 hingga 4 tahun kedepan pangan itu akan seperti apa," jelasnya.

 "Upaay-upaya macam ini penting untuk mengantisipasi kelangkaan pangan. Jadi jangan hina upaya membuat minyak makan merah," pungkasnya. (yoyok bp, rashif usman)

Prof Budi Mukyanto (Faisal Fadly/Sariagri)

Prof Budi Mukyanto (Faisal Fadly/Sariagri)

Wawancara Khusus: Kepala Pusat Studi Sawit IPB, Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, MSc

"Tidak Ada Kata Terlambat untuk Minyak Makan Merah" 

Pemerintah akan membuat percontohan pabrik produksi minyak makan merah di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini terungkap usai Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan produk turunan kelapa sawit di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/7/2022).

Rapat juga menyetujui pengembangan minyak makan merah berbasis koperasi yang akan menjadi solusi karena 35 persen produksi sawit atau crude palm oil (CPO) berasal dari petani mandiri. 

Pemerintah meyakini pengembangan minyak makan merah bisa menjadi jalan keluar bagi para petani yang selama ini sangat tergantung terhadap penjualan tandan buah segar (TBS) kepada industri minyak goreng yang masih terpusat di Jawa. 

Guna mengetahui potensi dan pengembangan minyak makan merah tersebut, wartawan Sariagri.id, Rashif Usman mewawancarai Kepala Pusat Studi Sawit IPB, Prof Dr Ir Budi Mulyanto, MSc. Berikut petikannya:

Apa yang dimaksud dengan minyak makan merah?

Minyak makan merah itu sebenarnya biji sawit yang diproses jadi minyak tanpa dibersihkan beta karotennya. Sebenarnya yang merah itu kan beta karotennya. Jadi untuk menjadi minyak goreng yang kuning itu kan melewati satu proses penjernihan, nah minyak makan merah tidak ditiriskan kira-kira begitu.

Baca Juga: Lapsus: Koperasi Terpercik Proyek Minyak Makan Merah
Indonesia-Malaysia Bersatu Melawan Diskriminasi Sawit

Bisa disebutkan kegunaan dari minyak makan merah?

Minyak makan merah bisa dikonsumsi sebagai makanan, karena kandungan beta karoten penting untuk kesehatan. Selain untuk makanan, minyak satu ini juga bisa digunakan seperti minyak goreng bahkan bumbu makanan. Jadi minyak makan merah itu sudah terbiasa dikonsumsi oleh orang Afrika. Mereka justru menjadikan minyak makan merah sebagai identitas kuliner.

Sejauhmana keunggulan dari minyak makan merah?

Minyak makan merah punya keunggulan pada kandungan beta karotennya yang baik untuk kesehatan.

Apakah pemerintah termasuk telat dalam menggencarkan minyak makan merah?

Tidak ada kata telat. Karena begini, semua hiudp tuh proses. Nah kalau kebutuhan minyak CPO dan sebagainya berubah drastis di dunia, maka masyarakat bisa memanfaatkan minyak makan merah. Kan kita sekarang dunia ini akan mengalami kekurangan pangan. Minyak makan merah jadi salah satu antisipasi yang baik. Jadi menurut saya sih antisipasi macam itu perlu dilakukan, termasuk menanam lahan-lahan kosong itu juga diperlukan karena kita enggak pernah tahu 2-4 tahun kedepan pangan itu akan seperti apa. ****

Video Terkait